#pamsimas#airbersih

Dukungan Desa atas Program Pamsimas di Lampura Minim

( kata)
Dukungan Desa atas Program Pamsimas di Lampura Minim
Ilustrasi. Dok. Lampost.co

Kotabumi (Lampost) -- Program Penyaluran Air Minum Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di Pulaupanggung, Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara, kurang mendapat support pemerintah desa setempat. Hal itu terkait dana pendamping sehingga membuat pelaksana di lapangan harus bekerja ekstra dan memberdayakan masyarakat untuk menutupi kekurangan.

"Ya kalau di lapangan memang ada swadaya masyarakat nilai Rp250 ribu/keluarga itu pun tidak dipaksakan, hanya mereka yang mau mendaftarkan diri. Swadaya itu dipungut pelaksana (KP-SPAM)," kata Heru, satuan pelaksana yang juga pengawas pamsimas, didampingi Ketua Kelompok Kerja Masyarakat (KKM) setempat, Siswanto, di kediamannya, Minggu, 19 Januari 2020.

Menurut dia, minimnya alokasi yang diterima (sharing desa dan pusat) dengan perincian Rp260 juta program pusat dan sharing desa Rp25 juta membuat di lapangan harus melaksanakan swadaya. "Namun, itu semua telah habis. Oleh karena itu, swadaya masyarakat itu dilakukan untuk beli piranti yang kurang, seperti klem, pipa, meteran pengukur debit air, dan lainnya. Dan itu baru 20 kk dari 80 yang ditargetkan," ujarnya.

Selain itu, dalam RAB pelaksanaan terdapat berbagai item yang harus dilaksanakan. Kegiatan tersebut mulai dari pelatihan, sanitasi, sampai jalur. Rencana sebelumnya hanya satu tapi dibuat menjadi delapan titik sehingga membutuhkan swadaya masyarakat.

"Itu banyak peruntukkannya dan dana yang ada habis bahkan kurang. Kami juga telah menambah dari hasil kelebihan item barang dibeli. Kalau di desa tetangga itu dana sharing desa di atas Rp30 juta bahkan lebih dari Rp85 juta di Kecamatan Bukitkemuning. Namun, di tempat kami hanya segitu," katanya.

Berdasarkan informasi uang dikumpulkan di lapangan, masyarakat yang ingin mendapatkan jalur air bersih bantuan pemerintah itu harus mengeluarkan kocek dalam. Pasalnya, mereka dikenai biaya Rp250 ribu/keluarga untuk mendapatkan program bantuan pusat itu. Itu pun hanya sebatas jalur yang telah ditentukan, sementara untuk sampai ke rumah biayanya lebih dari Rp1 juta/kk.

"Kalau total itu bisa lebih karena ada warga yang harus membobok jalan agar dapat dialiri dan menelan lebih dari Rp2 juta. Itu (biaya) yang dikenai Rp250 ribu baru sampai titik tempat penyambungan. Kalau warga menyambung di atas Rp700 ribu sampai di kamar mandi. Kan itu memberatkan warga kalau seperti ini, apalagi di tengah masa paceklik," ujar warga di sana.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar