#korupsi#kpk

Dugaan Korupsi Lampura, ULP Terima Uang Rp550 Juta

( kata)
Dugaan Korupsi Lampura, ULP Terima Uang Rp550 Juta
Sidang dugaan korupsi pemkab Lampura dengan agenda pemeriksaan saksi menguak adanya pembagian uang Rp550 juta kepada ULP, di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Rabu, 2 Februari 2022. (Foto: Lampost.co/Asrul S Malik)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sidang dugaan korupsi penerimaan fee proyek Pemkab Lampung Utara tahun 2015-2019, dengan terdakwa Akbar Tandiria Mangkunegara, kembali digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Adapun agenda sidangnya pemeriksaan saksi.

Salah satu saksi yang diperiksa yakni mantan Kepala Unit Layangan Pengadaan (ULP ) Pemkab Lampung Utara, Karnadi. Dia menyebut ULP mendapatkan uang Rp550 juta dari Syahbudin yang diserahkan oleh staf Syahbudin yakni Fria Apistama. Perinciannya, tahun 2016 Rp300 juta, tahun 2017 Rp200 juta, ditambah Rp50 juta untuk tunjangan hari raya (THR).

"Kata Pak Fria, ini titipan dari Pak Syahbudin," ujar Karnadi, Rabu, 2 Februari 2022.

Dia mengaku awalnya hanya mendapatkan uang Rp10 juta selama dua tahun dari pembagian fee untuk ULP. Namun, JPU KPK mencecar pertanyaan ke Karnadi bahwa, dalam BAP, total Karnadi telah menerima uang Rp100 juta dari total fee ULP. Sementara, sisanya dibagi ke anggota Pokja ULP yang jumlahnya mencapai 12 orang.

"Iya (Rp100 juta), sudah saya pulangkan Rp20 juta ke rekening KPK," kata Karnadi.

"Apa enggak mau mulangin lagi sisanya,?" tanya JPU Ikhsan Fernandi

"Masih dicari pak," jawab Karnadi.

Baca juga: 9 Saksi Korupsi Fee Proyek Pemkab Lampura Diperiksa KPK

Di sisi lain, JPU KPK lainnya Taufiq Ibnugroho bertanya ke Karnadi, apakah ada persentase fee untuk ULP yang telah ditentukan. Karnadi membantah hal tersebut. Dia menyebut pihaknya bersifat pasif, tidak meminta dan hanya menerima jika diberi.

"Tapi kan itu pemberian, nilainya berapa atau persentasenya, ?" tanya JPU KPK.

"Ya kalau dihitung-hitung, 0,5-1% (fee ul)," jawab Karnadi.

"Iya itu berati ada penerimaannya," kata Taufiq.

Karnadi pun mengatakan ada peran dari anak buahnya di ULP yang menyiapkan draf dan dokumen penawaran agar para pemenang tender merupakan orang yang telah menyetorkan proyek.

Ia juga tak menampik setiap lelang ada satu perusahaan yang memenangkan dan dua perusahaan lainnya hanya bersifat pendamping (syarat pengajuan lelang).

"Iya seperti itu. Tetapi, saya dari awal ngomong ke eks anggota ULP, kalau enggak memenuhi syarat dokumen, jangan dimenangkan. Kalau ada apa-apa, itu bukan tanggung jawab saya" ujar Karnadi.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar