#beritalampung#korupsi#terdakwa

Dua Terdakwa Fee Proyek Lampura Dituntut Berbeda

( kata)
Dua Terdakwa Fee Proyek Lampura Dituntut Berbeda
Sidang kasus fee proyek

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dua terdakwa kasus fee proyek Bupati Lampung Utara dituntut berbeda di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang Kelas 1 A, Bandar Lampung, Kamis, 6 Febuari 2020.

Terdakwa Candra Safari dituntut 2 tahun penjara sementara terdakwa Hendra Wijaya Saleh dituntut 2,5 tahun penjara.

Candra Safari dituntut terbukti melakukan korupsi di Dinas PUPR Lampura sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 5 ayat (1) huruf b undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Menuntut terdakwa (Candra Safari red) kurungan penjara selama 2 tahun dikurangi masa tahanan denda Rp100 juta subsider tiga bulan penjara,"kata Taufiq Ibnugroho, Kamis 6 Januari 2020.

Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiq Ibnugroho menjelaskan,  tuntutan tersebut telah mempertimbangkan beberapa hal  seperti hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.

"Hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas korupsi dan hal yang meringankan terdakwa berlaku sopan, kooperatif,selama menjalani persidangan, "ujarnya.

Sementara itu,  Hendra Wijaya Saleh terbukti korupsi di Dinas Perdagangan Lampura yang dibacakan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ikhsan Fernandi.

Terdakwa Hendra Wijaya Saleh terbukti secara sah dan bersalah Pasal 5 ayat (1) huruf b undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

"Terhadap terdakwa Hendra Wijaya Saleh dituntut 2 tahun 6 bulan dan denda pidana sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,"kata Ikhsan Fernandi.

Dia menjelaskan,  tuntutan itu telah mempertimbangkan hal yang bersifat memberatkan dan meringankan selama terdakwa menjalani masa persidangan di pengadilan negeri (PN) Tanjungkarang kelas 1 A,  Bandar Lampung.

"Hal yang memberatkan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi dan hal yang meringankan,mengaku dan berterus terang, berlaku sopan selama menjalani persidangan serta  tidak pernah dihukum,"ujarnya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar