Listrikpln

Dua Pekon Di Lambar Belum Berlistrik

( kata)
Dua Pekon Di Lambar Belum Berlistrik
Rasio desa berlistrik dan rasio elektrifikasi. Dok


Liwa (Lampost.co) -- Dua dari 136 pekon (desa) di Lampung Barat (Lambar) belum teraliri listrik. Keduanya adalah Pekon Roworejo dan Sidorejo Kecamatan Suoh.

Kasubbag SDA, Energi dan Air Lambar, Hendra Kurniawan, menjelaskan berdasarkan data yang diterima dari PLN, terdapat dua pekon yang belum mendapat penerangan listrik di Lambar itu adalah Pekon Sidorejo dan Pekon Roworejo, Kecamatan Suoh.

Menurutnya, data rasio desa berlistrik PT PLN, menyebutkan jumlah pekon dan kelurahan yang terlayani listrik PLN di Lampung Barat hingga 2020 mencapai 93,4%. Kemudian ditambah tujuh pekon lainya teraliri listrik yang bersumber dari non PLN, yaitu Pekon Pancur Mas, Heni Arong, Ujung Rembun (Lumbok Seminung), Pekon Batuapi dan Sidodadi (Pagar Dewa), Pekon Atar Kuwaw (Batuketulis), Pekon Sukamakmur (Belalau).

Dengan demikian, secara keseluruhan rasio desa berlistrik di Lambar mencapai 98,53% yang bersumber dari PLN dan non PLN. Sementara, berdasarkan rasio elektrifikasi PLN, maka Lampung Barat masih tergolong rendah, yaitu 79,73%.

"Hal itu disebabkan dari formula perhitungan rasio elektrifikasi berdasarkan jaringan yang dimiliki PLN dan tanpa menghitung jaringan listrik non PLN," kata Hendra, Senin, 18 Januari 2021.

Sementara untuk dua pekon yang belum teraliri listrik direncanakan untuk bisa tersambung dan masuk dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) PLN 2020-2029. Sesuai rencana itu, kebutuhan tiang listrik untuk Pekon Sidorejo sebanyak 80 tiang dan Roworejo 110 tiang.

Namun pelaksanaannya masih terkendala karena lokasi itu masuk dalam kawasan Hutan Lindung Register 39 Kota Agung Utara. Sehingga prosesnya perlu mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) sesuai Peraturan Menteri LHK. 

"Izinnya sudah diajukan PLN Unit Induk Distribusi Lampung ke Kementerian melalui Dinas Kehutanan Provinsi Lampung," ujarnya.

Selain itu, proses pembangunan jaringan listrik PLN di kedua pekon itu juga harus diawali dengan feasibility study (FS) atau studi kelayakan yang baru berjalan pada anggaran 2021 ini. 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar