pilkadaKPU

Dua Lembaga Survei dan Satu Pemantau Resmi Terdaftar di KPU Lamsel

( kata)
Dua Lembaga Survei dan Satu Pemantau Resmi Terdaftar di KPU Lamsel
Komisioner KPU Lampung Selatan, Mislamudin. Dok


Kalianda (Lampost.co) -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Selatan menyatakan saat ini baru ada dua lembaga survei atau jajak pendapat yang resmi terdaftar dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah 2020. Sedangkan, lembaga pemantau baru satu yang terdaftar.

Hal tersebut diungkapkan, Komisioner KPU Lamsel Mislamudin saat ditemui Lampost.co, Senin, 9 November 2020. Dia mengatakan lembaga survei dan pemantau yang sudah terdaftar di KPU Lamsel baru tiga lembaga, yakni Quardan, Rakata Institute dan Jaringan Pendidikan Pemilih Rakyat (JPPR).

"Di KPU Lamsel baru ada dua lembaga survei jajak pendapat, yakni Quardan dan Rakata Institute. Kemudian, satu lembaga pemantau yakni JPPR. Mereka terdaftar sejak sekitar satu bulan lalu. Hanya, Quardan baru mendaftar pada Jumat, 6 November 2020 lalu," kata dia.

Mislamudin mengatakan, untuk Quardan dan Rakata Institute yang sudah terdaftar itu sebagai lembaga yang memantau penghitungan cepat (quick count) pada saat 9 Desember 2020. Sedangkan, JPPR sebagai lembaga yang memantau proses tahapan kampanye dan penghitungan cepat.

"Sejauh ini belum ada penambahan lembaga survei dan pemantau lainnya. Pendaftaran ini masih dibuka hingga tanggal 5 Desember 2020 mendatang. Artinya, jumlah lembaga survei ini masih bisa terus bertambah," kata Komisioner KPU Lamsel dua periode itu.

Dia mengatakan ada beberapa persyaratan dasar yang harus dipenuhi lembaga survei untuk terdaftar di KPU Lamsel. Diantaranya, profil organisasi, berbadan hukum, NPWP, struktur pengurus dan fokus wilayah pemantauannya.

"Kemudian, harus melaporkan terkait dengan jumlah personel yang digunakan dalam survei tersebut, harus melaporkan sumber dana yang digunakan, memberikan informasi lengkap terkait dengan metodologi yang digunakan dalam survei.

Sementara itu, Ketua KPU Lamsel Ansurasta Razak mengatakan adapun ketentuan dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat dan hitung cepat nantinya, yakni tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon.

"Kemudian, tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan, meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas, dan mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemilihan yang aman, damai, tertib, dan lancar," kata dia.

Winarko







Berita Terkait



Komentar