#jurnalis#bandarlampung#tanah

Dua Jurnalis Dapat Intimidasi Saat Liputan di Kantor BPN Bandar Lampung

( kata)
Dua Jurnalis Dapat Intimidasi Saat Liputan di Kantor BPN Bandar Lampung
Tangkapan layar saat satpam berupaya menghalangi kerja dua jurnalis yang meliput di kantor BPN Bandar Lampung, Senin, 24 Januari 2022. (Foto: Lampost.co/Salda Andala)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dua jurnalis di Bandar Lampung mendapat intimidasi dari tiga Satpam di depan Kantor BPN Kota Bandar Lampung. Kedua jurnalis tersebut yakni Dedi Kapriyanto dari Lampung TV dan Salda Andala dari Lampung Post

Intimidasi itu berawal sekitar pukul 12.06 WIB. Saat itu, dua jurnalis ingin meliput puluhan Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang mendatangi kantor BPN Bandar Lampung untuk mempertanyakan sertifikat yang didaftarkan sejak 2017 namun belum terbit hingga sekarang.

Sekitar 20 Pokmas yang mewakili warga di Bandar Lampung datang ke kantor BPN ingin bertemu kepala BPN Bandar Lampung untuk menanyakan sertifikat program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2017 yang tidak kunjung terbit.

Saat puluhan Pokmas masuk kantor BPN wartawan Lampung TV Dedi Kapriyanto dan Lampung Post Salda Andala mengambil gambar dari halaman. Tidak lama berselang, tiga Satpam menghampiri dan ingin merampas handphone dan handycam. Mereka melarang jurnalis untuk meliput.

Satu satpam wanita itu langsung merampas handycam milik wartawan Lampung TV Dedi Kapriyanto. Akibatnya, handycam milik Dedi error. Begitupun satpam pria atas nama Haris Rusdi ingin merampas handphone milik wartawan Lampung Post salda Andala dan memaksanya untuk menghapus hasil gambar.

"Kami punya privasi pak. Gak boleh asal-asal,"kata satpam wanita tersebut.

Baca juga: Dilarang Meliput Pemilihan Wakil Bupati Mesuji, Wartawan Unjuk Rasa

Kemudian, jurnalis Lampung TV Dedi Kapriyanto mengatakan tugasnya hanya ingin meliput puluhan Pokmas yang mendatangi kantor BPN untuk kepentingan publik. 

"Gak bisa. Ini kami untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi, gak bisa mbak larang-larang,"ujar Dedi.

Kemudian satpam pria atas nama Haris Wahyudi mengusir  wartawan dan memerintahkan untuk menghapus gambar dan video yang diambil sebelumnya.

"Hapus -hapus itu, silakan pergi,"katanya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Kelompok Masyarakat Kelurahan Sumberejo Edi Yanto mengatakan pengajuan sertifikat tersebut adalah program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada 2017.

Sebanyak 500 sertifikat yang diajukan kelurahan setempat, tinggal 35 yang belum selesai. Pihaknya juga sudah menyurati BPN Kota Bandar Lampung pada Jumat, 24 Desember 2021. Namun, hingga kini belum ada kejelasan.
 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar