BLTKPK

Dua Desa Masuk Radar KPK Terkait BLT-DD

( kata)
Dua Desa Masuk Radar KPK Terkait BLT-DD
Ilustrasi. Dok/MI

Kotabumi (Lampost.co) -- Dua desa di Lampung Utara masuk dalam 25 pengaduan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI). Aduan tersebut terkait pelaksanaan bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) penanganan covid-19.

Inspektur Kabupaten Lampura, Makodri mengatakan terdapat dua desa di wilayahnya yang masuk dalam pengaduan di komisi anti rasuah. Satu desa telah diketahui keberadaannya, sementara lainnya tidak diketahui karena laporannya demikian.

"Satu di daerah pekurun desanya, yang satu belum diketahui. Sebab, demikianlah yang di dalam laporan hasil koordinasi kami dengan mereka. Dan itulah yang sedang kita dalami saat ini, "kata dia usai mengikuti seminar, terkait pengawasan dan peningkatan APIP, Kamis,  9 Juli 2020.

Menurutnya, hal itu telah menjadi atensi pusat, khususnya KPK. Sehingga pihaknya menindaklanjuti guna memberikan kepastian mengenai teknis di lapangan.

"Itu yang sedang kita dalami, kalau benar itu seperti yang dilaporkan. Pasti akan ditindak lanjuti, sebagaimana mestinya. Sesuai perturan perundang-perundangan berlaku, tidak ada main-main," terangnya.

Terkait dengan konten materi seminar, kedepan pihaknya akan lebih mengedepankan sumber daya. Khususnya petugas Apip disana dalam rangka pembinaan serta pengawasan kegiatan di lapangan. Mulai dari pengadaan barang dan jasa, sampai dengan realisasi dana desa di wilayah perdesaan.

"Kedepan kita fokus terhadap pelayanan di APIP, termasuk kinerja di lapangan," tambahnya.

Senada dikatakan oleh Irbanwil II, Hairul. Pihaknya akan lebih menekankan pengawasan dan pembinaan, khususnya aparat desa disana. Dan sampai dengan saat ini, telah ada empat desa masuk dalam laporan di lingkup pemkab setempat.

"Ada empat desa, Yakni Sidomukti, Kecamatan Abung Timur; Gunung Besar, Abung Tengah; Kamplas, Abung Barat; Dwikora, Bukit Kemuning. Sedang dalam pemdalaman, dan beberapanya telah selesai dipaparkan menuju laporan tertulis, "tambahnua

Untuk Gunungbesar, lanjutnya, sedang dalam pemeriksaan saksi. Sementara, Desa Kamplas masalah persoalan dalam pemberitaan dan Dwikora soal laporan organisasi kemasyarakatan (ormas). Serta Sidomukti, soal pengunduran diri PJ disampaikan perangkat dan masyarakatnya.

"Secara umum kasusnya masuk kedalam apa yang dikerjakan oleh KPK. Yakni, korupsi, kolusi dan nepotisme (kkn), jadi itu beberapa diantaranya tinggal pelaporan dan lainnya dalam tahap pendalaman, "ujarnya.

DIketahui,  realisasi pencairan bantuan langsung tunai di Desa Kamplas, Kecamatan Abung Barat dipertanyakan masyarakat. Termasuk soal penanganan di lapangan, diantaranya persoalan pencairan dana covid-19 terkesan tebang pilih.

"Belum lagi masalah pembagian masker, penyemprotan dan lainnya. Sehingga masyarakat bertanya-tanya ada apakah gerangan terjadi, kenapa sampai demikian masif, "ujar sumber Lampost.co.
 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar