#guruhonorer#gajiguruhonor#humaniora#beritalampung

DPRD Minta Nasib Guru Honorer Terdampak Covid-19 Dipedulikan

( kata)
DPRD Minta Nasib Guru Honorer Terdampak Covid-19 Dipedulikan
Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung bersama pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Provinsi Lampung saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, Jumat, 15 Mei 2020. Foto; Dok.

Bandar Lampung (Lampost.co): Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung bersama pengurus Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Provinsi Lampung mendorong Pemerintah Provinsi Lampung untuk lebih peduli kepada nasib guru yang ada di Bumi Ruwai Jurai.

Hal tersebut disampaikan saat melakukan audiensi dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, Jumat, 15 Mei 2020. Persoalan dampak Covid-19 terhadap operasional pendidikan, khususnya pada sekolah swasta terus menjadi sorotan.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Lampung Ade Utami Ibnu didampingi Ketua PGSI Provinsi Lampung Asep Sudarsono dan anggotanya melakukan audensi untuk menyampaikan 3 hal kepada Sekretaris Provinsi Lampung. 

Hal pertama, bahwa banyak guru-guru di sekolah swasta maupun guru honorer terdampak Covid-19 secara langsung pada sisi ekonomi. Oleh karenanya perlu disiapkan anggaran untuk jaring pengaman sosial bagi segmen guru dalam kondisi saat ini, termasuk pentingnya paket sembako yang disiapkan oleh Satgas Covid-19 Provinsi Lampung.

Kedua, bahwa guru-guru di sekolah swasta model honorariumnya berdasarkan jumlah jam mengajar. Sehingga menurutnya, ditengah pandemik korona ini bentuk pembelajaran melalui online juga memberatkan karena ketergantungan akan kuota internet. Jika di perkotaan yang akses internetnya memadai tentu akan mudah, meski terdapat persoalan di biaya kuota internet. Sementara di perdesaan yang akses internetnya sulit, menjadi tantangan bagi guru-guru tersebut, karena harus door to door menyambangi satu per satu rumah siswa mereka.

“Untuk itu di hadapan Pak Sekda, kami mengusulkan agar TAPD atau Tim Anggaran Pemerintah Daerah melakukan realokasi anggaran untuk menunjang kuota internet bagi guru swasta di perkotaan yang aksesnya memadai dan realokasi anggaran insentif bagi guru swasta yang masih melakukan pengajaran door to door," kata Sekretaris Umum DPW PKS Lampung ini.

Ketiga, menyampaikan perihal masih banyaknya guru honorer yang belum menerima insentif yang nilainya Rp200 ribu per bulan dan dibayarkan setiap semester. “Kami mendengar masih ada guru honor yang belum menerima hak mereka yakni insentif dari provinsi pada tahun 2019. Tentu ini sangat membantu para guru honorer tersebut jika pada sekarang ini dapat ditunaikan,” kata Anggota Badan Anggaran DPRD Lampung.

Merespon tiga hal tersebut, Sekretaris Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto merespon cepat mengeksekusi terutama kaitannya dalam paket sembako bagi guru honorer/swasta yang terdampak Covid-19.

Fahrizal segera menelepon Biro Kesos Provinsi Lampung untuk menerima data guru-guru swasta yang telah disiapkan oleh PGSI Provinsi Lampung.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar