#dprd#pilkakam#ijazahpalsu

DPRD Tuba Panggil Tapem soal Ijazah Palsu dalam Pilkakam

( kata)
DPRD Tuba Panggil Tapem soal Ijazah Palsu dalam Pilkakam
Tim monitoring Pemkab Tulangbawang saat menggelar koordinasi dan konsolidasi di Kampung Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjarbaru, 22 November 2019. Lampost.co/Ferdi Irwanda

Menggala (Lampost.co) -- DPRD Tulangbawang akan memanggil Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) setempat terkait persoalan dugaan penggunaan ijazah palsu salah satu calon kepala Kampung Pancakarsa Purnajaya, Kecamatan Banjarbaru, yang sempat diprotes calon lainnya. Empat dari lima bakal calon kepala kampung yang baru saja ditetapkan panitia pelaksanaan pilkakam menjadi calon kepala kampung enggan menandatangi surat keputusan dan memprotes keputusan panitia pelaksana yang dinilai panitia tidak fair.

Anggota Komisi I DPRD Tulangbawang Nirwansyah Habib mengaku dalam waktu dekat akan segera memanggil Tapem untuk dimintai informasi terkait pengaduan masyarakat adanya penggunaan ijazah palsu oleh salah satu bakal calon kepala Kampung Pancakarsa Purnajaya.

"Hari ini kami sudah layangkan surat ke Tapem. Jadwalnya, Senin, 25 November 2019, kami akan menggelar hearing untuk minta informasi soal pengaduan masyarakat soal dugaan ada salah satu calon menggunakan ijazah palsu," kata politisi Partai Golkar itu, Jumat, 22 November 2019.

Sementara itu Kabag Tapem Pemkab Tulangbawang Syahril melalui Kasubag Otonomi Daerah Wayan Wilarahula mengaku jika persolaan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu calon kakam sudah diajukan para calon sejak awal pencalonan. Namun, kata Wayan, pihaknya tidak dapat masuk ke ranah internal panitia pelaksana karena pihaknya hanya sebatas mengawasi proses pilkakam agar berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Permasalahan itu sudah kami terima bukan hanya saat penetapan saja kemarin karena panitia sudah sempat menyampaikan keberatan ke empat calon itu. Jadi saran kami sampaikan ke panitia agar tindak lanjut dan klarifikasi data-data yang mereka miliki. Cek kebenaran data-datanya. Dari hasil klarifikasi itu dapat dijadikan panitia sebagai pertimbangan dalam penetapan calon," kata dia.

"Artinya, kalau sejauh ini panitia tetap menetapkan bacalon itu sebagai calon (Bakri) berarti panitia punya data, dasar, dan dokumen. Kami enggak bisa mengintervensi atau memengaruhi panitia lebih jauh. Kami hanya bisa mengoordinasikan, mengarahkan, dan memberikan masukan. Segala keputusan tetap ada di panitia kampung," katanya.

Dia menambahkan pemerintah daerah sebagai panitia tingkat kabupaten diwakili Asisten I, kabag Hukum, dan Tapem langsung berkoordinasi serta konsolidasi dengan panitia kampung dengan tujuan memberikan arahan dan masukan terhadap pelaksanaan tugas panitia kampung, Jumat, 22 November 2019.

Wayan menyatakan meski keempat calon tidak menandatangani berita acara penetapan calon, tidak akan memengaruhi tahapan pemilihan yang telah ditetapkan melalui keputusan bupati. Mekanisme pemilihan tetap akan berlanjut seiring dengan gugatan atau keberatan dari keempat calon.

"Di dasar hukum pelaksanaan pilkakam baik di peraturan bupati, peraturan daerah, maupun peraturan menteri Dalam Negeri sampai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tidak ada di situ diatur penetapan calon harus disetujui bakal calon lainnya. Jadi proses pemilihan tetap jalan. Semuanya tetap jalan baik proses laporan atau keberatan calon lainnya dan proses pemilihan," ujar dia.

Menurut Wayan, tahapan pemilihan tidak akan dapat dilaksanakan ketika penyelenggara atau panitia pilkakam tidak melaksanakan tahapan sesuai yang telah ditetapkan. Terlebih apabila panitia penyelenggara mengundurkan diri.

"Jadi adanya keberatan terkait persyaratan administrasi salah satu bakal calon setelah penetapan calon kepala kampung tidak dapat menghentikan proses tahapan pemilihan kepala kampung. Untuk itu keberatan-keberatan terkait dengan administrasi bakal calon serta terhadap keputusan panitia pemilihan kampung dapat disampaikan atau diproses sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baik yang berkaitan dengan masalah perdata ataupun pidana," ujar dia.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar