#DPRD#KPU#jualbeli

DPRD Soroti Kasus Jual Beli Jabatan KPU

( kata)
DPRD Soroti Kasus Jual Beli Jabatan KPU
FOTO: Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay. Lampost/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung ikut memantau terkait dugaan jual beli jabatan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Periode 2019/2024. Apalagi mafia yang terstruktur diduga melibatkan Anggota KPU Provinsi Lampung dengan inisial ENF, peserta calon anggota KPU Pesawaran dengan inisial LP dan calon anggota Tulang Bawang dengan inisial VYP diduga terlibat didalamnya.


Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay mengatakan bahwa pihaknya menyoroti terkait kisruh yang terjadi jual beli jabatan anggota KPU. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat ingin penyelenggara pemilu harus bersih, berintegritas, bermoral dan akuntabel.


"Kita ingin merekrut orang-orang yang bersih, berintegritas dan berwibawa sebagai pelaksana proses demokrasi kedepan. Harus bersih intinya," kata Minggrum usai Rapat Paripurna MoU KUA-PPAS APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Jumat, 15 November 2019.


Kemudian ia mengatakan bahwa saat ini biarkan proses berjalan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) dan POLDA Lampung. Apapun keputusan yang dikeluarkan harapannya bisa seadil-adilnya. Sehingga masyarakat juga bisa tau seperti apa permasalahannya.


"Kalau ada yang terbukti bersalahnya urusan internal mereka, rakyatkan nanti menilai. Pada prinsipnya kita akan melakukan evaluasi dalam bentuk anggaran bantuan pengawasan dan penyelenggara, karena ini uang rakyat," kata Sekretaris PDI Perjuangan Lampung.

 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar