DPRDLHKPNKPK

DPRD Pesisir Barat Terburuk Soal Pelaporan Harta Kekayaan

( kata)
DPRD Pesisir Barat Terburuk Soal Pelaporan Harta Kekayaan
Ilustrasi. Medcom.id


Bandar Lampung (Lampost.co) -- DPRD Pesisir Barat menjadi yang terburuk di Provinsi Lampung soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2019, yang dilaporkan pada tahun 2020.

Berdasarkan data dari KPK yang diterima Lampost.co, Kamis, 21 Januari 2021, untuk LHKPN tahun 2019 dengan data masuk per 31 Desember 2020, tingkat pelaporan DPRD Pesisir Barat hanya menyentuh angka 62,79%.

Dari total 43 wajib lapor hanya 27 yang sudah melapor, 22 diantaranya tepat waktu, dan lima terlambat. Sementara sisanya belum melaporkan.

Dari 16  instansi DPRD (Legislatif) 12 DPRD sudah 100%, sisanya selain Pesisir Barat yakni Lampung Utara 95,74%, DPRD Tanggamus 93,18%, dan DPRD Provinsi Lampung 97,05%.

Pada ranah Eksekutif, 11 Pemda telah 100% melaporkan, sisanya 93,48% Pemkab Lampung Tengah, Pemkab Lampung Utara 95,45%, Pemkot Bandar Lampung 97,49%, Pemkot Metro 90,68%, dan Pemprov Lampung 98,09 %

Kemudian pada ranah BUMN Bank Lampung tingkat pelaporan mencapai 96,08% dari 51 wajib lapor, dua yang belum melaporkan.

KPK menerbitkan Surat Edaran (SE) No. 93 Tahun 2021 tertanggal 7 Januari 2021 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun Pelaporan 2020.

"Melalui surat edaran tersebut, KPK mengimbau seluruh pimpinan instansi Eksekutif, Yudikatif, Legislatif maupun BUMN/BUMD untuk mengingatkan seluruh wajib LHKPN di lingkungannya agar segera menyampaikan LHKPN secara tepat waktu. LHKPN disampaikan melalui aplikasi elhkpn.kpk.go.id paling lambat 31 Maret 2021," ujar Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, Selasa 19 Januari 2021.

Ipi memaparkan terbitnya Peraturan KPK No 2 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK mengimbau pimpinan instansi untuk menyesuaikan regulasi internal terkait LHKPN sesuai dengan Peraturan KPK terbaru tersebut.

Winarko







Berita Terkait



Komentar