#bantuan#dprdmetro

DPRD Minta Pemkot Metro Jujur Soal Paket Sembako

( kata)
DPRD Minta Pemkot Metro Jujur Soal Paket Sembako
Wakil Ketua I DPRD Kota Metro, Basuki saat memberikan tanggapan terkait pembagian paket sembako bagi warga yang isoman. Lampost.co/Bambang Pamungkas


Metro (Lampost.co) -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro meminta Pemerintah Kota setempat untuk jujur dalam pendistribusian paket sembako bagi warga yang sedang menjalani isolasi mandiri (isoman).

Sebelumnya Pemkot Metro telah menerima ratusan paket sembako dari program Corporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa pengusaha yang ada di Bumi Sai Wawai.

Oleh karena itu, Wakil Ketua I DPRD Kota Metro, Basuki meminta pemerintah jangan mengatasnamakan bantuan tersebut sebagai pemberian dari Pemkot. Basuki menyayangkan, bantuan bahan pangan dari CSR dunia usaha untuk warga terpapar Covid-19 yang isoman justru terkesan diklaim oleh Wali Kota Metro Wahdi.

Pasalnya, situs resmi Pemkot Metro info.metrokota.go.id merilis pendistribusian bantuan CSR ke 22 Kelurahan mengatasnamakan Walikota Metro. Rilis tersebut dimuat pada 30 Juli 2021 dan dikutip oleh sejumlah media massa.

"Banyak perusahaan-perusahaan yang memberikan bantuan CSR nya untuk disalurkan ke masyarakat Isoman di masa pandemi Covid-19 ini. Jadi pemerintah jangan ngeklaim, artinya itu CSR bantuan dari perusahaan, dari kawan-kawan pengusaha itu disendirikan. Jangan diklaim," kata dia, Rabu, 4 Agustus 2021.

Basuki juga menyarankan agar Pemkot Metro mendistribusikan seluruh bantuan sesuai dengan porsinya dan tidak mengklaim bantuan-bantuan tersebut walaupun sudah dititipkan melalui Pemkot.

"Kemudian, bantuan APBD itu juga disendirikan. Jadi nggak boleh tumpang tindih, harus diposanggarkan masing-masing. Itu hak masyarakat yang isoman. Kalo dari CSR itu CSR, dari komunitas, komunitas. Kita juga sendiri. Dari partai ya dari partai. Jadi semua unsur dari mana-mananya jelas," tambahnya.

Basuki mengungkapkan, pihaknya juga akan melakukan audit guna memastikan bantuan yang didistribusikan ke masyarakat terdampak Covid-19 sampai dan tepat sasaran.

"Nanti akan ketemu, audit sendiri. Kita selaku dewan hanya pengawasan. Sekali lagi, pihak kesehatan malui luruh, RT, dan RW, segera melaporkan bagi warganya yang terpapar dengan segera. Perusahaan swasta juga menyumbangkan bagian dari CSRnya harus jelas. Jadi jangan dibuat samar-samar. Baik dalam penyumbangannya maupun dalam pengimplementasian di masyarakat," kata dia.

Winarko







Berita Terkait



Komentar