#pasirlaut#pertambangan

DPRD Lampung Tetap Minta Izin PT LIP Dicabut

( kata)
DPRD Lampung Tetap Minta Izin PT LIP Dicabut
Ilustrasi. Dok/Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- DPRD Lampung sudah mengajukan rekomendasi pencabutan izin pengerukan pasir oleh PT Lautan Indonesia Persada (LIP) karena menyalahi aturan. Komisi II DPRD Lampung memiliki sejumlah alasan terkait pencabutan izin peusahaan tambang tersebut.

Ketua Komisi II DPRD Lampung Wahrul Fauzi Silalahi menuturkan keberadaan IUP Operasi Produksi PT.LIP Nomor: 540/3710/KEP/II.07/2015 yang dikeluarkan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Lampung dan ditandatangani Budiharto bertentangan dengan amanat Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018. Kemudian, penambangan pasir laut di wilayah perairan Lampung merupakan salah satu aktivitas yang dilarang berdasarkan Peraturan Daerah Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Perda RZWP3K yang merupakan turunan dari  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Perda secara detail menyebutkan wilayah perairan laut Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan, tepatnya di sekitar Cagar Alam dan Cagar Alam Laut Gunung Anak Krakatau dan Pulau Sebesi bukan diperuntukkan pertambangan pasir laut.

Pelarangan penambangan pasir baik di wilayah pesisir maupun wilayah pulau-pulau kecil bukan tanpa alasan. Aktivitas ini memiliki efek/dampak negatif, seperti menyebabkan tingkat kekeruhan air laut sangat tinggi.

“Keruhnya air laut akan berdampak pada terumbu karang sebagai habitat pemijahan, peneluran, pembesaran anak, dan mencari makan bagi sejumlah besar organisme laut, terutama yang memiliki nilai ekonomis penting. Jika terumbu karang tercemar, kematian biota laut di dalamnya pun akan terjadi,” ujarnya, Rabu, 1 Januari 2020.

Penambangan pasir laut juga memicu berkurangnya hasil tangkapan ikan nelayan. Hal ini disebabkan seluruh isi laut disedot tanpa pandang bulu. Tidak hanya pasir yang diangkat, tetapi telur-telur, anak ikan, terumbu karang, serta biota lainnya juga ikut musnah.

Selain itu, penambangan pasir laut memicu terjadinya abrasi dan hilangnya pulau-pulau kecil. Penambangan pasir laut juga akan memicu konflik sosial dengan ditandainya muncul banyak penolakan dari masyarakat dan kelompok pemerhati lingkungan.

Oleh sebab itu, Komisi II DPRD Lampung merekomendasikan kepada gubernur untuk mencabut izin PT LIP. "Apa yang saya paparkan itu basis argumentasi sehingga keluar rekomendasi pencabutan," ujarnya.

Terkait prosesnya, politikus Partai NasDem itu belum memaparkan secara rinci, namun progres terakhir surat tersebut sudah diajukan ke ketua DPRD Lampung dan nantinya akan diteruskan ke pemprov. "Besok kami cek ke ketua DPRD (progresnya)," katanya.

Sementara Direktur Marketing PT LIP Teddy mengatakan pihaknya masih berencana menyedot pasir di sekitar perairan Pulau Sebesi. "Kami tetap mau jalan karena sesuai izin-izin yang didapat. Sementara belum mau berangkat, kami lagi coba atur dulu semua kelengakapannya lagi," katanya.

PT LIP berdalih masih memiliki kewenangan untuk menambang kendati Perda 1 Nomor 2018 tentang RZWP3K sudah berlaku. Mereka berargumen pada Pasal 96 huruf B poin 2, yang menyebutkan untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin operasional habis dan dilakukan penyesuain dengan fungsi kawasan berdasarkan perda tersebut. "Kan di aturan peralihannya masih berlaku, " ujarnya. 

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar