#kebirikimia#dprdlampung

DPRD Lampung Sesalkan Putusan Pengadilan Tinggi

( kata)
DPRD Lampung Sesalkan Putusan Pengadilan Tinggi
Pelecehan seksual anak di bawah umur. Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyesalkan putusan hakim Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang, yang menghapuskan hukuman kebiri kimia terhadap terpidana pemerkosa anak dibawah umur, Dian Ansori.

Sekretaris Komisi I DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, mengatakan majlis hakim sepatutnya bisa memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku kejahatan yang telah merusak masa depan anak.

Sanksi yang diberikan seharusnya bisa memberikan efek jera dan menjadi pelajaran bagi orang yang coba-coba hendak memperkosa anak di bawah umur. 

"Apalagi, kebiri kimia telah disahkan Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020 tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual anak,"katanya, Jumat, 23 April 2021.

Menurut Wakil ketua DPD Gerindra Lampung itu pun turut mendukung upaya hukum kasasi yang ditempuh Kejari Lampung Timur. Sebab, ia percaya MA dapat menghasilkan putusan yang adil-adil kepada kedua pihak dan tidak mengecewakan banyak orang yang mengawal kasus tersebut.

"MA tidak ada kepentingan di dalamnya. Jika orang salah dilindungi maka akan berdosa. Insyaallah MA bisa memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelaku," ujarnya. 

Sebelumnya diberikan, Kejari Lampung Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Tanjungkarang, yang menerima banding terdakwa pelaku pemerkosa anak dibawah umur, Dian Ansori.

Perbaikan putusan itu terkait pidana tambahan kebiri kimia. Majelis hakim PT, memutuskan agar Dian Ansori menjalani hukuman berupa pidana penjara 20 tahun denda Rp800 juta, dan membayar restitusi Rp7,7 juta. Sehingga hukuman kebiri kimia terhadap terpidana tersebut ditiadakan.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar