#korupsianggarancovid-19#realokasianggarancovid-19#beritalambar

DPRD Lambar Bantah Terima Jatah Realokasi Anggaran Covid-19

( kata)
DPRD Lambar Bantah Terima Jatah Realokasi Anggaran Covid-19
DPRD Lambar menggelar jumpa pers diruang rapat utama DPRD setempat, Kamis, 28 Mei 2020. Lampost.co/Eliyah

Liwa (Lampost.co): Ketua DPRD Lampung Barat Edi Novial didampingi Wakil Ketua I Sutikno dan Wakil Ketua II Irwansyah, menegaskan jika pernyataan tentang adanya indikasi 10 anggota dewan Lambar menerima jatah Rp30 juta per orang dari hasil penetapan realokasi anggaran penanganan covid-19, adalah tidak benar.

"Silahkan dibuktikan. Kalau itu ada dan siapa yang menerima dan siapa yang memberinya," kata Edi Novial saat menggelar jumpa pers diruang rapat utama DPRD setempat, Kamis, 28 Mei 2020.

Ia menambahkan dalam rangka penanganan covid-19, pihaknya telah melaksanakan refocussing dan realokasi anggaran sesuai dengan surat edaran Kemendagri. Dimana untuk anggaran DPRD telah direalokasi sebesar Rp7,7 miliar.

"Dana kegiatan itu dialihkan untuk penanganan covid-19 pada Maret lalu. Penetapan realokasi itu juga telah dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada seluruh pimpinan masing-masing fraksi. Kemudian hasil rapat itu juga tidak diputuskan seperti pengesahan anggaran tetapi sifatnya hanya pemberitahuan," kata dia.

Anggaran yang direalokasi sebanyak Rp7,7 miliar itu, lanjut dia, diserahkan ke eksekutif untuk penanganan covid-19 yang bersumber dari kegiatan pembuatan seragam baju, perlengkapan dinas, kegiatan bimtek dewan, baik kegiatan untuk di luar Lampung maupun dalam wilayah Lampung.

"Termasuk kunjungan studi banding dan lainnya," katanya.

Menurutnya hasil realokasi anggaran tersebut juga sudah dimusyawarahkan kepada masing-masing pimpinan fraksi. Realokasi anggaran ini semuanya diperuntukkan bagi penanganan covid-19 dan sampai saat ini tidak ada yang dibagi-bagikan kepada anggota dewan.

Setelah realokasi, rapat yang pernah digelar pihaknya itu juga adalah untuk membahas tentang percepatan pendistribusian bantuan serta pembagian tugas masing-masing anggota dewan di seluruh daerah pemilihan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pendistribusian kepada masyarakat.

"Jadi, kalau ada anggota yang menerima kompensasi dari dana realokasi tersebut, silahkan dibuktikan. Informasi itu tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan," kata dia.

Sebagai langkah tegas dalam waktu dekat pihaknya juga akan menggelar rapat guna mencari langkah hukum untuk menyikapi munculnya isu yang tidak benar yang telah membawa nama lembaganya itu.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar