#pilkada#anggarapilkada#politik

DPRD Kota Desak Pemkot Secepatnya Mencairkan Anggaran Pilkada

( kata)
DPRD Kota Desak Pemkot Secepatnya Mencairkan Anggaran Pilkada
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Anggaran untuk penyelenggaraan pilkada 2020 di Bandar Lampung berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) belum seluruhnya dicairkan pemerintah kota. Padahal, anggaran tersebut sangat diperlukan untuk pelaksanaan tahapan pilkada.

Oleh sebab itu, Ketua Komisi I Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Bandar Lampung Hanafi Pulung meminta pemerintah kota agar segera mencairkan dana kepada penyelenggara maupun pengawas pemilu agar tahapan berjalan normal. "Pemerintah Kota Bandar Lampung harus menyelesaikan semua biaya sesuai dengan NPHD. Hal itu agar tahapan yang sudah dijadwalkan berjalan dengan baik," ujarnya kepada Lampost.co, Kamis, 9 Desember 2020.

Hanafi menyebutkan berjalan atau tidaknya tahapan pilkada bergantung dari pemkot dalam merealisasikan anggaran sesuai dengan NPHD yang ditandatangani.

Dia khawatir terlambatnya pencairan anggaran menimbulkan persoalan serta memengaruhi proses pilkada yang saat ini sudah mulai berjalan, di antaranya verifikasi faktual dan sebentar lagi pencocokan dan penelitian (Coklit) oleh PPDP.

Sebelumnya, KPU Bandar Lampung baru menerima dana Rp11 miliar dari Rp39 miliar yang diajukan. Begitupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sampai saat ini batu menerima transfer dari pemkot Rp6 miliar.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar