#hearing#andalalin#kemacetan#burgerking#beritalampung

DPRD Geram, Burger King dan Gramedia Tak Indahkan Undangan Hearing

( kata)
DPRD Geram, Burger King dan Gramedia Tak Indahkan Undangan Hearing
Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Yuhadi. Foto: Dok

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung, geram dengan tindakan tidak mengindahkan panggilan hearing atau dengar pendapat yang ditujukan kepada Burger King dan Gramedia.  

Dimana seharusnya, hari ini, Senin, 14 Oktober 2019, sekitar pukul 10.00 WIB di ruang rapat Komisi III terdapat agenda hearing dengar pendapat terkait Analisis Dampak Lalulintas (Andalalin), Peil Banjir dari Burger King dan Gramedia. 

Namun sampai sekitar pukul 11.00 WIB siang, kedua perwakilan daei tempat usaha itu tidak juga datang untuk memenuhi panggilan dari Komisi III. Sempat diundur satu jam, namun tidak juga terdapat konfirmasi kehadiran, maka Komisi III memutuskan kedua tidak memenuhi panggilan hearing. 

"Jadi memang sepertinya tidak ada itikad baik dari mereka (Burger King dan Gramedia), untuk memenuhi panggilan hearing dari kita. Sempat kita undur, namun tidak juga ada konfirmasi kehadiran," ujar Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung Yuhadi. 

Menurutnya, DPRD telah mengeluarkan rekomendasi untuk membahas apa yang menjadi keluhan masyarakat. Dimulai dari kemacetan akibat lahan parkir, Andalalin dan sebagainya. Namun hal itu tidak mendapatkan tanggapan dari kedua tempat usaha tersebut. 

Sedangkan, dalam undangan heaeing itu sudah resmi dengan disertai tanda tangan Ketua DPRD Bandar Lampung, untuk menindak lanjuti terkait dengan pengaduan masyarakat.  "Yang mana beberapa minggu ini keluhan masyarakat terjadi kemacetan di titik jalur protokol Jalan ZA. Pagaralam dan Jalan Raden Intan, maka dari itu kita ingin dengar tanggapan mereka atas adanya pengaduan dari masyarakat," ungkapnya. 

Untuk saat ini,  Komisi III masih akan melihat bagaimana tanggapan atas undangan hearing yang akan dilayangkan berikutnya. "Nanti akan kita lihat sampai tiga kali panggilan kalau semisal tidak memenuhi undangan akan ada hak eksekusi sesuai tatib,"  tegas Yuhadi. 

Dijelaskan, pembahasan dalam hearing itu terdapat kajian-kajian tentang dampak lalu lintas, yaitu Permenhub No. 75 Tahun 2015, sertifikat dari konsultan tenaga ahli penyusun dokumen andalalin. "Saya mau lihat sudah ada atau belum karena kalau ini lengkap maka tidak akan terjadi kemacetan contoh Hotel Amalia, Grand Anugerah posisi di tengah kota tapi kita tidak pernah melihat kemacetan karena mengikuti konsep andalalin," tuturnya.

Tapi kalau kemacetan, lanjut dia, yang terjadi ini pertama merampas hak pejalan kaki (trotoar), merampas hak fasilitas umum (u-turn). "Jadi orang mau memutar jauh dan mengantar sekolah menjadi terlambat. Ini kan jangan sampai hak rakyat dikalahkan oleh kepentingan korporasi atau perusahaan," pungkasnya.

Deta Citrawan

Berita Terkait

Komentar