#fraksi#kotabaru#beritalampung

DPRD Dorong Percepat Pembangunan Kota Baru

( kata)
DPRD Dorong Percepat Pembangunan Kota Baru
FOTO: Rapat Paripurna pemandangan umum dari fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Provinsi di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Senin 18 November 2019. Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung mendorong pembangunan Kota Baru dipercepat. Dengan adanya Kota Baru tersebut harapannya bisa peningkatan percepatan pembangunan, peningkatan perekonomian dan pemerataan penduduk.

Pembangunan Kota Baru tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kota Baru yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung Sjachroedin ZP pada 20 Mei 2013. Pembangunan Kota Baru tersebut merupakan gagasan dari Gubernur Lampung era Sjachroedin ZP dan terhenti diera M. Ridho Ficardo. Secara garis besar, tanah seluas 1.308 hektar di Kota Baru, milik pemprov Lampung. Rencananya, lahan seluas 450 hektare dibangun perkantoran.

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan mengatakan anggaran Rp500 juta disiapkan untuk menyusun dan mengupdate masterplan Kota Baru yang pembangunannya akan di lanjutkan kembali. Politisi PDI Perjuangan ini juga berharap teman-teman fraksi lainnya juga ikut mendorong agar pembangunan tersebut bisa dilanjutkan.

"Kita minta pembangunannya itu dilanjutkan, untuk masterplannya membutuhkan anggaran Rp.500 juta. Kita meneruskan masterplan yang lama, namun ada perbaikan-perbaikan dengan melihat kondisi saat ini. Saat ini anggarannya untuk masterplan, nanti akan kita bahas lagi anggaran pembangunannya," katanya usai rapat paripurna DPRD Lampung, Senin, 18 November 2019.

Kemudian ia mengatakan dengan anggaran terbatas tersebut maka pihaknya berharap hasilnya bisa maksimal. Pihaknya terus mendorong pembangunan Kota Baru dilanjutkan. Ia juga menyayangkan pembangunan yang menggunakan banyak anggaran tersebut terbengkalai belakangan ini. Aset-aset di Kota Baru nilainya ratusan milliar, apa bila tidak dilanjutkan maka sangat disayangkan. Kota Baru juga merupakan pembangunan jangka panjang dan bisa bermanfaat disemua aspek baik percepatan pembangunan dan perekonomian

"Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Kota Baru. Maka pembangunannya harus dilanjutkan. Kalau pembangunannya tidak diteruskan maka pelanggaran, karena mengabaikan perda. Pembangunan disana juga bisa menjadi pengurai kemacetan di pusat kota dan pemerataan pembangunan," kata Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung ini.

Begitu juga disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Partai NasDem Provinsi Lampung, Imam Syuhada mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh pembangunan Kota Baru untuk dilanjutkan. Percepatan pembangunan di Kota Baru akan menimbulkan efek positif lainnya disektor lainnya.

"Kendaraan bermotor sudah banyak di Kota Bandar Lampung, bila pusat pemerintahan terpusat di Kota Baru maka bisa menyelesaikan persoalan kemacetan. Fraksi NasDem setuju melanjutkan perceparan pembangunan Kota Baru," katanya.


 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar