#PTLIP

DPRD Desak Pemprov Cabut Izin PT LIP

( kata)
DPRD Desak Pemprov Cabut Izin PT LIP
Foto dok.

Bandar Lampung (Lampost.co) – Komisi II DPRD Lampung mendesak Pemprov Lampung untuk mencabut izin PT Lautan Indah Persada yang terus berusaha mengeruk pasir di sekitar pulau sebesi, dan dikhawatirkan akan mengeruk pasir di sekitar cagar alam Gunung Anak Krakatau (GAK).

Terlebih PT LIP mendapatkan penolakan dari berbagai element masyarakat, NGO, dan LSM. Izin PT LIP akan habis pada 25 Maret 2020. Perusahan itu dimiliki oleh Steven Tjang, warga DKI Jakarta. Desakan mencabut izin PT LIP melalui surat rekomendasi kepada Pemprov.

 Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi  menampik hal tersebut. "Ya cuma kita tembuskan dulu suratnya ke ketua (Mingrum Gumay)," ujarnya Minggu, 29 Desember 2019.

Ditanya bentuk rekomendasi pencabutan secara detail, alasan dan pon-poin inti lainnya, Wahrul tak memaparkan. "Besok kita paparkan, detail," katanya

Sebelumnya, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Bakauheni dikabarkan mengeluarkan izin olah gerak kapal yang akan digunakan PT Lautan Indonesia Persada, untuk berlayar guna mengeruk pasir laut di sekitar kepualauan sebesi, dan diduga berpotensi mengeruk pasir di dekat Cagar Alam Laut Gunung Anak Krakatau.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar