#politik#kekosonganwakilbupati

DPRD dan Parpol Pengusung Minta Kursi Wabup Mesuji segera Terisi

( kata)
DPRD dan Parpol Pengusung Minta Kursi Wabup Mesuji segera Terisi
Ilustrasi.Dok. Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Partai pengusung dan DPRD meminta kursi jabatan wakil bupati Mesuji sisa masa jabatan periode 2017-2022 dapat segera terisi. Apalagi, lima partai pengusung telah mengusulkan dua nama menjadi calon wakil bupati Mesuji mendampingi Bupati Saply yang telah definitif sejak 4 Februari lalu.

Adapun kelima partai pengusung, Partai NasDem, Partai Golkar, PKB, Demokrat, dan PAN telah mengusulkan dua nama menjadi calon wakil bupati Mesuji, yakni Haryati Cendralela dan Arif Tritiahatang.

"Sementara ini surat dari bupati ke DPRD belum masuk. Sedangkan panitia pemilihan bekerja atas perintah ketua DPRD berdasarkan surat bupati," kata Ketua Panlih Wakil Bupati Mesuji Jon Tanara, Minggu, 18 Oktober 2020.

Menurut dia, DPRD tentu berharap kursi kosong wakil bupati Mesuji dapat segera terisi. "Ya jelas, maka kita buat panitia teknis agar segera mengisi kekosongan itu," ujar Sekretaris DPC PKB Mesuji itu.

Demikian juga ditegaskan Wakil Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Bupati Mesuji, Parsuki. "Ini sangat penting karena untuk penyeimbang. Kegiatan eksekutif kan banyak. Kegiatan di DPRD saja, bupati sering diwakili staf ahli bidang hukum dan politik. Kalau ada wakil mungkin ada sumbangsih pemikiran untuk memajukan pembangunan Mesuji," kata dia. 

Parsuki menerangkan bila panlih wakil bupati Mesuji telah melakukan bimbingan teknik selama empat hari di Bandar Lampung sejak Kamis, 15 Oktober lalu.  

Hasilnya, berdasarkan Pasal 174 dan 176 UU Nomor 10/2016, sejumlah mekanisme telah dilalui, yakni pengerucutan nama calon wakil minimal sudah ada keterwakilan 20% di parlemen. 

"Contoh NasDem ada 10 kursi, maka sudah memenuhi keterwakilan 20% untuk mengusulkan nama calon wakil bupati. Golkar dan PKB koalisi 9 kursi berarti sudah bisa mengusulkan juga," ujarnya. 

Dengan demikian, sisa partai pengusung lainnya yang tidak memenuhi syarat keterwakilan mengikuti saja. "Tinggal Demokrat (2 kursi) dan PAN (3), berarti hanya lima kursi. Ini kan belum mencukupi 20 persen, maka tidak bisa berdiri sendiri, apalagi PKS karena tidak ada keterwakilan di parlemen," ujarnya. 

Ia menegaskan bila bupati tidak mau bersurat ke DPRD, legislatif akan bersurat ke gubernur. "Kalaupun memang bupati tidak mau bersurat ke DPRD, ya sudah nanti hak veto gubernur, mungkin kami dari lembaga nanti akan bersurat ke gubernur. Kami akan rapat internal panlih dulu, lalu kami serahkan hasilnya ke pimpinan DPRD," katanya.

Demikian juga diungkapkan Sekretaris DPD Partai NasDem Mesuji Mustawi. "Kami partai pengusung sudah mengusulkan dua nama, yaitu Haryati Cendralela dan Arif Tritahatang. Sudah kami masukan ke bupati. Ya kalau dari Fraksi NasDem berupaya kalau bisa segera," ujarnya. 

Muharram Candra Lugina







Berita Terkait



Komentar