#harga#singkong

DPRD dan Eksekutif Sidak ke Pabrik Tapioka di Lampura

( kata)
DPRD dan Eksekutif Sidak ke Pabrik Tapioka di Lampura
DPRD dan Eksekutif Sidak ke Pabrik Tapioka di Lampura terkait perbrdaan harga beli singkong petani. (Foto:Lampost/Fajar Nofrita)


Kotabumi (Lampost.co)--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama eksekutif melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke pabrik pengolahan tapioka.

Pabrikan yang dikunjungi seperti di PT Budi Starch dan Sweetener (BBSW) Ketapang, Kecamatan Sungkai Selatan dan TWBP Kalicinta, Kotabumi, Senin, 8 Agustus 2022. Tim terdiri dari Ketua Dewan, Wansori bersama anggota lintas komisi (I, II, III, IV) serta OPD, perdagangan (Disdag), lingkungan hidup (DLH) dan perizinan (BPMPTSP).

Hal itu dilakukan untuk mengetahui secara pasti kondisi di lapangan, baik itu dari lingkungan, timbangan, harga, dan soal lainnya.

"Selain itu, ini aspirasi masyarakat yang nanti hasil hari ini akan dibawa ke dewan perwakilan rakyat Lampung Utara," ujar Wansori.

Di era otonomi daerah, menurutnya pemerintah daerahbaik eksekutif dan legislatif, memiliki peran dalam hal tersebut. Khususnya permasalahan harga komoditas hasil pertanian warga yang saat ini dikeluhkan menurun serta potongannya tinggi.

Sementara untuk produksi, mereka (petani) harus mengeluarkan modal besar. Mulai dari pupuk, pestisida, upah sampai transportasi ditanggung, hingga menyebabkan pendapatan turun signifikan. Apalagi sebelumnya, sempat menyentuh harga tertinggi Rp1.800/kg - Rp1.900/kg.

"Sehingga cukup miris hasil petani dihargai Rp1.020 dan potongan timbang diatas 10%, apalagi ini terjadi hanya di sini sementara di daerah lain di Lampung seperti di Tulangbawang Barat masih Rp1.400/kg dengan potongan kecil. Inikan ada apa, belum lagi masalah lingkungan," timpal anggota DPRD Lampura, Nurdin Habim.

Dan temuan lain, di lapangan (BBSW) ditemukan perbedaan potongan antara pernyataan sang kepala pabrik di dalam dan di luar (timbangan). Sejalan dengan temuan wakil rakyat hasil aspirasi konstituennya 5%-10% dan ditimbangan 12% -15%. Sebab, mereka mendapatkan informasi bila petani menjual potongan di atas 10%.

"Kenapa bisa begini, inikan seperti apa. Harus dilihat semua, mulai dari perdagangan (harga/timbangan), soal lingkungan sampai kepada perizinan," jelas anggota lainnya, Joni Bedyal.

Di sisi lain, Kepala Pabrik BBSW Ketapang, Buyung mengaku tidak tahu apa- apa mengenai harga yang ada saat ini.
"Sebab kami hanya menjalankan instruksi pusat. Dan setahu saya memang permintaan menurun seperti buah sawit," ujarnya.

Di sisi lain, PT TWBP Kalicinta Kotabumi menerima dengan harga Rp1.250/kg dengan potongan 15% - 20% dan mengakui hal sama terkait harga dan potongan yang ada disana. Yang satu bulan sebelumnya pernah menyentuh Rp1.600/kg.

"Kalau itu (harga/potongan) sudah dari pusat, kalau kami hanya menjalankan prosedur. Kalau terkait permasalahan kenalan? Itu juga belum diketahui pasti, ujar GM PT TWBP, Alimin saat disambangi tim dipimpin Ketua Dewan Wansori dan rombongan.

Sri Agustina








Berita Terkait



Komentar