#paripurna#dprd#gubernur

DPRD Apresiasi Kinerja Gubernur Lampung dengan Catatan

( kata)
DPRD Apresiasi Kinerja Gubernur Lampung dengan Catatan
Pandangan Umum dari Fraksi Fraksi DPRD Provinsi Lampung Terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020, di Ruang Rapat Paripurna, Kamis, 24 Juni 2021. Lampost.co/Zainuddin.c


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampung melanjutkan Rapat Paripurna Pembicaraan Tingkat I Pandangan Umum dari Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang pertanggung-jawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pendapatan daerah 2020 terealisasi sebesar Rp7,019 triliun atau 96,90% dari total anggaran Rp7,244 triliun. Pendapatan tersebut terdiri dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,842 miliar, pendapatan transfer Rp2,508 triliun atau terealisasi 58,77%, dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp1,668 triliun.

Peningkatan realisasi cukup signifikan karena reklasifikasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari akun Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik ke akun pendapatan lainnya. 

Anggaran belanja dan transfer daerah terealisasi Rp6,967 atau 94,39% dari total anggaran belanja Rp7,381 triliun. Secara garis besar, realisasi belanja dan transfer daerah terdiri realisasi belanja operasional Rp4,864 triliun atau 95,58%, realisasi belanja modal Rp752 miliar atau 89,10%, belanja tidak terduga terealisasi Rp119 miliar atau 74,16%, dan belanja transfer terealisasi Rp1,231 triliun atau 95,69%.

Baca: Gubernur Minta Empat Pintu Masuk Lampung Kembali Dijaga Ketat

 

Sedangkan dari sisi pembiayaan yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran, yakni penerimaan pembiayaan terealisasi Rp336 miliar yang bersumber dari penerimaan SILPA tahun 2021. Sementara pengeluaran pembiayaan terealisasi Rp197 miliar yang merupakan penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pembayaran pokok utang pinjaman daerah.

Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay mengatakan bahwa pembahasan paripurna hari ini mengenai pandangan umum delapan fraksi DPRD Lampung. Pihaknya mengaku mengapresiasi kinerja Gubernur Arinal Djunaidi dalam penyusunan APBD, namun ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti agar pendapatan daerah lebih maksimal.

"Setelah pandangan semua fraksi, maka tanggapan dari Gubernur Lampung diagendakan pada paripurna selanjutnya yang akan digelar Jumat, 25 Juni 2021 besok pukup 09.00 WIB," kata Mingrum, di Ruang Rapat Paripurna, Kamis, 24 Juni 2021

Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD Lampung, Muklis Basri mengapresiasi pelaksanaan APBD 2020. Apalagi Pemerintah Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan atas capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) mengenai laporan keuangan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2020. Dengan begitu, Pemerintah Provinsi Lampung sudah tujuh kali berturut-turut mendapatkan predekat WTP sejak 2014 sampai 2019 dan 2020 ini. 

"Kita memberi apresiasi pelaksanaan APBD 2020, ke depan bisa lebih maksimal lagi dalam menghimpun sumber-sumber pendapatan daerah," katanya

Sementara Juru Bicara Partai NasDem DPRD Provinsi Lampung, Mardiana mengapresiasi Gubernur dan jajarannya dalam mengusulkan Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020. Namun beberapa catatan masukan dan saran perlu dilakukan agar lebih serius dan fokus menjalankan kepemimpinannya.

"NasDem menilai, belum optimal penggalian pendapatan daerah yang ada. Maka perlu melibatkan semua pihak untuk bergerak. Perlu inovasi dari instansi dan badan usaha agar lebih optimal mendapatkan pendapatan daerah," katanya. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar