KabinetJokowiPrabowoSubiantoKabinetKerja

DPR Penasaran dengan Gagasan Pertahanan Prabowo

( kata)
DPR Penasaran dengan Gagasan Pertahanan Prabowo
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2019.MI/Ramdani


Jakarta (Lampost.co): Komisi I DPR siap bekerja sama dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto. Namun, mereka ingin mendengarkan rancangan kebijakan yang dibawa Prabowo.

"Saya ingin melihat konsep pertahanan yang ditawarkan kabinet ini," kata anggota Komisi I DPR Christina Aryani di Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.

Menurut Christina, peningkatan upaya pertahanan harus menerus dilakukan. Tak boleh terlambat sedetik pun.

"Kita tidak harus menunggu adanya ancaman nyata untuk meningkatkan pertahanan kita, terutama di daerah-daerah perbatasan," kata Christina.

Anggota Fraksi Partai Golkar ini juga menyoroti peran Kementerian Luar Negeri (Kemlu). Kemlu diharap meningkatkan pelayanan terhadap warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

"Saya menerima banyak masukan masyarakat di LN (luar negeri) selama masa kampanye," ujar dia.

Christina mendukung langkah Presiden Joko Widodo memberantas radikalisme. Pihaknya siap mendengar rencana Badan Intelijen Negara (BIN) mendeteksi paham radikal.

Terkait perlindungan data pribadi dan penanggulangan hoaks, Komisi I akan bersinergi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Komisi juga serius menyoroti kekerasan terhadap perempuan melalui media daring.

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto ditunjuk sebagai menteri pertahanan Kabinet Indonesia Maju. Prabowo dinilai memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus bisa diselesaikan. Salah satunya, minimum essential force (kekuatan pokok minimum) atau penguatan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

"Kita harapkan bisa selesai periode ini hingga 2024, sehingga pertahanan kita bisa punya efek getaran dan dihormati oleh negara lain," kata Ketua Komisi I Meutya Hafid, Selasa, 29 Oktober 2019.

Prabowo juga harus memperkuat industri pertahanan sehingga Indonesia mandiri dalam penyediaan alutsista. Selain itu,Prabowo diminta memperhatikan kesejahteraan prajurit. Masalah ini menjadi pekerjaan rumah yang belum mampu diselesaikan.

"Termasuk perumahan (prajurit) dan lain-lain," ungkap politikus Golkar itu.

medcomid







Berita Terkait



Komentar