#RUUKUHP#DPRRI#AksiMahasiswa

DPR Ngotot Ingin RKUHP Segera Disahkan

( kata)
DPR Ngotot Ingin RKUHP Segera Disahkan
Ketua Panitia Kerja RKUHP, Mulfachri Harahap. Foto: Medcom.id/Whisnu Mardiansyah

JAKARTA (Lampost.co) -- DPR bersikeras tetap ingin revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan sebelum masa kerja anggota Dewan periode 2014-2019 berakhir pada 30 September 2019. Ketua Panitia Kerja RKUHP, Mulfachri Harahap, mengatakan DPR dan pemerintah masih memiliki banyak waktu untuk mengesahkan RKUHP.

"Bisa saja (sebelum 30 September), tetapi kita mendengar apa yang menjadi keinginan masyarakat, kita akan cari yang terbaik. Berkali-kali saya sampaikan, nanti DPR bersama pemerintah akan meihat perkembangan yang terjadi. Mudah-mudahan ada jalan keluar yang terbaik buat kita semua," kata Mulfachri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 24 September 2019.

Dalam rapat paripurna hari ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mewakili pemerintah tidak membacakan sikap terkait tindak lanjut RKUHP. Mulfachri mengatakan pembahasan RKUHP diserahkan kembali ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

"Belum tahu, belum dijadwalkan. (Pembahasan RKUHP) itu kewenangan Badan Musyawarah. Nanti dijadwalkan di Bamus, kapan saya tidak tahu," kata dia.

Mulfachri mengatakan DPR masih membuka ruang dialog dan konsultasi untuk mendalami 14 pasal yang dianggap kontroversial. Pasal itu juga akan dibahas lebih lanjut antara DPR dan pemerintah.

"Saya kira kalau memang ada kemungkinan kita bicarakan soal tadi kita akan bicarakan," ujar Mulfachri.

DPR, lanjut dia, juga menerima masukan dari masyarakat terkait pasal-pasal yang kontroversial. Pemerintah dan Panja RKUHP siap mengkaji lebih dalam pasal-pasal tersebut.

"Saya kira masih ada waktu buat kita untuk melihat apa sih sebetulnya yang menjadi keberatan masyarakat soal beberapa pasal yang dianggap potensi menimbulkan masalah apabila diterapkan, masih dalam kajian lebih dalam," pungkas dia.

Medcom.id



Berita Terkait



Komentar