#omnibuslaw #dpr#uuciptakerja

DPR Jamin Tak Susupkan Pasal di Finalisasi UU Ciptaker

( kata)
DPR Jamin Tak Susupkan Pasal di Finalisasi UU Ciptaker
Ilustrasi Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Dewan Perwakilan Daerah (DPR) menjamin proses finalisasi draf Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bebas penyusupan pasal. Legislatif hanya memfinalisasi draf hasil pembahasan tingkat Panitia Kerja (Panja) RUU Ciptaker yang disahkan di rapat paripurna. 

"Apabila ada pihak yang menyatakan penyelundupan pasal, selundupan ayat terhadap mekanisme yang ada, kami persilakan untuk melapor," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Oktober 2020.

Berita terkait: Pemerintah Tak Mungkin Berniat Buruk Melalui UU Ciptaker

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar itu menegaskan penyusupan pasal merupakan tindak pidana. Dia meyakini Baleg dan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR tidak akan melakukan hal itu.

"Kami tidak akan berani dan tidak akan memasukkan pasal selundupan," ujarnya.

Azis juga mempersilakan seluruh pihak memeriksa UU Ciptaker setelah ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pengecekan bisa dilakukan dengan membandingkan rekaman pembahasan.

Dia menyebut setiap pembahasan dan keputusan tercatat lengkap. Mulai dari tingkat rapat kerja hingga pengambilan keputusan tingkat 2.

"Semua ada catatan dan semua ada rekaman dalam pembicaraan," ujar Azis.

Medcom







Berita Terkait



Komentar