#jurnalis#BPN#Intimidasi#wartawan

DPR Desak Kementerian ATR Copot Kepala BPN Bandar Lampung

( kata)
DPR Desak Kementerian ATR Copot Kepala BPN Bandar Lampung
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Komisi II, Endro S Yahman (tengah). Lampost.co


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi II, Endro S Yahman mendesak Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR) untuk segera mencopot kepala BPN Kota Bandar Lampung.

"Saya minta bila perlu dicopot kepala BPN Bandar Lampung jika melihat permasalah carut marut yang sedang terjadi saat ini," katanya, Sabtu, 29 Januari 2022.

Baca juga: AJI Kecam Intimidasi Terhadap Jurnalis di BPN Bandar Lampung

Menurutnya, BPN Bandar Lampung dalam hal pengarsipan, pemberkasan, dan keterbukaan informasi sangat buruk. Terlebih berdasarkan pengaduan warga, ada sekitar ratusan sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau  PTSL Tahun 2017 sampai saat ini tak kunjung terbit.

Baca juga: 3 Satpam BPN Bandar Lampung Dinilai Bisa Dipidana

"Menunjukan BPN Bandar Lampung ini tidak profesional dalam mengemban tugas. Walaupun berganti kepemimpinan tanggungjawab tetap diutamakan, terlebih ini program Presiden Joko Widodo 2017 lalu. Banyak yang selesai tapi juga banyak yang tertinggal terutama di Bandar Lampung," katanya.

Ia memsatikan akan membawa permasalahan ini saat rapat kerja bersama Kementrian BPN, dan akan menegur untuk segera mengevaluasi pimpinan dan seluruh Pejabat BPN Bandar Lampung.

"Kami menegur keras terutama Mentri BPN untuk menegur anak buahnya terutama di Bandar Lampung atas kinerja anak buahnya, laporan selama ini baik-baik saja ternyata compang-camping," katanya.

Menurutnya,DPR RI setiap tahun menganggarkan dana yang cukup besar untuk BPN, seharusnya dengan anggaran yang cukup pantastis kinerja BPN lebih profesional bukan justru buruk yang membuat kepercayaan publik hilang terhadap BPN.

"Untuk PTSL setiap tahun kita anggarkan pertama sekitar tujuh sampai sepuluh juta sertifikat, tahun ini hanya sekitar lima juta sertifikat program PTSL seluruh Indonesia," ujarnya.

Terlebih, lanjut Angoota DPR RI Dapil Lampung I, kejadian yang viral beberapa hari lalu, dimana dua orang jurnalis ingin meminta konfirmasi permasalahan PTSL tahun 2017 tak kunjung terbit, bukannya mendapatkan jawaban dari BPN Bandar Lampung justru diintimidasi.

Hal ini menjadi contoh buruk bagi BPN di seluruh Indonesia, menurutnya, BPN harus terbuka terhadap masyarakat dan memberikan pelayanan yang prima bukan justru menjadikan BPN tempat privasi.

"Untuk keterbukaan informasi mutlak di perlukan  di era demokrasi masyarakat perlu mendapatkan informasi sejelasnya salahsatunya melalui jurnalis karena media itu pilar demokrasi ini bukan rahasia negara hanya mencari informasi masalahnya di mana?," katanya.

Maka dari itu, ia mendesak Kementrian BPN segera mengevaluasi seluruh BPN yang ada di Lampung, terutama di Bandar Lampung yang menjadi sorotan masyarakat saat ini. Dimana Kementrian BPN harus bersikap tegas terhadap BPN Bandar Lampung karena menciderai institusi publik.

"Saya terimakasih juga kepada jurnalis kalau gak ada kalian saya gak tau permasalahan di BPN Bandar Lampung, karena selama ini sangat baik laporannya," ungkapnya.

Winarko






Berita Terkait



Komentar