#anggaran#beritalampung#pemkotbandarlampung#apbd

DPA APBD Belum Turun, OPD Pemkot Resah Jalankan Program Kerja

( kata)
DPA APBD Belum Turun, OPD Pemkot Resah Jalankan Program Kerja
Ilustrasi. (Foto: Dok/Google Images)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung mengaku resah. Sebab, hingga saat ini Daftar Penggunaan Anggaran (DPA) pada APBD Perubahan tahun 2018 hingga kini belum diturunkan.

"Kami ini galau. Mau jalanin program tapi DPA belum turun. Sementara, seluruh OPD dituntut untuk memaksimalkan penyerapan anggaran," ujar salah satu pejabat pemkot setempat yang tidak ingin disebutkan namanya, Selasa (13/11/18).

Menurutnya, hal itu berdampak pada kurang optimalnya berjalan suatu program kerja yang telah tersusun sebelumnya. "Misalnya, kami sudah jalanin program A, setelah DPA turun nanti program itu ternyata dicoret. Nah, bagaimana pertanggungjawaban keuangannya," lanjutnya.

Tidak hanya dirinya, pejabat lain juga mengeluhkan hal serupa. Menurut pejabat eselon II itu, DPA merupakan acuan pada masing- masing satuan kerja untuk melaksanakan program kerja. "Kami nggak mau ambil resiko. Intinya, sebelum DPA turun seluruh kegiatan dipending dulu," kata dia.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandar Lampung, Trisno Andreas memastikan DPA sedang diproses dan akan selesai dalam waktu dekat.

Menurut dia, masing- masing DPA dari OPD sudah beri nomor dan tanggal. Hanya saja, isinya masih disempurnakan karena pengesahan APBD Perubahan baru selesai disahkan di DPRD dan Pemprov Lampung.

"Saya pastikan DPA sudah diberi nomor dan tanggal, angkanya juga sudah ada. Sehingga OPD silahkan melaksanakan program kerjanya. Yang mau lelang kegiatan sudah bisa, tidak ada masalah kok," ujar Trisno, Selasa (13/11/18).

Dirinya juga menjelaskan, proses pembagian DPA APBD Perubahan 2018 kepada masing- masing OPD harus melalui beberapa tahapan. Sebelum dokumennya dijilid, DPA harus ditandatangani terlebih dahulu oleh Asisten, Bappeda, Dispenda dan BPKAD setempat. "Sebelum diedarkan, empat kepala OPD  itu harus menandatangani terlebih dahulu dokumen DPA. Semuanya kan butuh proses," jelasnya.

Deta Citrawan

Berita Terkait

Komentar