#LAMPUNG#PUPUK

DKPTPH Lampung Gelar Rakor Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi 2023

( kata)
DKPTPH Lampung Gelar Rakor Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi 2023
Para penyuluh dan petugas dinas kabupaten/kota se-Lampung saat mengikuti rakor penyusunan alokasi pupuk subsidi, di Hotel Nusantara.   Lampost.co/Deta Citrawan


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung, menggelar rapat koordinasi penyusunan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023.

Kegiatan berlangsung selama dua hari, 04 dan 05 Oktober 2022, di aula Hotel Nusantara Syariah. Peserta dari penyuluh seluruh Lampung dan petugas Dinas di Kabupaten/Kota berjumlah sekitar 250 orang. 

Sekretaris DKPTPH Lampung Ekodyah Purwaningsih, saat membuka kegiatan itu mengatakan, tujuan utama kegiatan itu adalah untuk menyamakan persepsi tentang mekanisme penetapan alokasi pupuk bersubsidi dari tingkat provinsi, sampai dengan kecamatan yang akan menetapkan alokasi per petani. Penetapan alokasi pupuk bersubsidi pada aplikasi e-Alokasi harus sinkron dengan alokasi pada e-KPB.

"Terbitnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani agar mampu mendorong optimalisasi hasil pertanian, menjaga ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Ekodyah. 

Di tempat yang sama, Subkoordinator pupuk dan alsintan Vieke Sandranita menerangkan, kedepannya dalam penyaluran bantuan kepada petani sifatnya top down, dari pusat ke provinsi, lalu ke Kabupaten/kota dan Kecamatan menetapkan alokasi bantuan. 

"Nah tata caranya itulah yang disampaikan disini jadi tetap harus menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) tetap itu sebagai acuan dan disandingkan dengan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan),"  kata Vieke.

"Berdasarkan Permentan 10 tahun 2022 itu ada kebijakan pupuknya hanya dua jenis komoditasnya hanya sembilan (padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, kopi, kakao, tebu rakyat) sehingga penyusunannya perlu kita sosialisasikan ke bawah," kata dia.

Sub Koordinator Perluasan dan Perlindungan Lahan, DKPTPH Lampung Ben Bella, saat memberikan materi menjelaskan, pada kegiatan itu para penyuluh di harapkan nanti dapat menjelaskan kepada petani, mengenai tata cara pengukuran lahan pertanian menggunakan aplikasi. 

"Nantinya petani yang akan mengajuan untuk mendapatkan bantuan para penyuluh ini bisa mengajarkan penggunaan aplikasi nya. Aplikasi ini petani bisa mengukur luasan lahan secara spasial, nanti dari data itu bisa mengajuan usulan bantuannya," ujar dia.

Deni Zulniyadi








Berita Terkait



Komentar