#covid-19#viruskorona#viruscorona

DKI Memperberat Sanksi Bagi Perkantoran

( kata)
DKI Memperberat Sanksi Bagi Perkantoran
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.Medcom.id/Nur Azizah

Jakarta (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun revisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Transisi. Tujuannya meningkatkan pengawasan dan penindakan klaster baru Covid-19 di perkantoran.

"Nanti kami akan menambah sanksi terhadap perkantoran yang menutup-nutupi karyawannya yang terpapar Covid-19," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah saat dikonfirmasi, Minggu, 9 Agustus 2020.

Andri menjelaskan sanksi yang diberikan bersifat progresif. Bila satu perusahaan berulang kali melakukan pelanggaran, sanksi yang diberikan akan lebih berat.

"Misalnya waktu pertama kali, kita hanya melakukan penutupan sementara selama tiga hari. Lalu nanti ditambah jadi 14 hari, kemudian kita bisa berikan sanksi denda," kata dia.

Dia ingin perusahaan di Jakarta nantinya terbuka dan jujur dalam melaporkan kasus konfirmasi positif di lingkungan perkantoran. Sehingga Pemprov DKI dapat segera mengambil langkah pencegahan. "Supaya masalah Covid-19 (di klaster perkantoran) dapat terselesaikan," ujarnya.

Andri menuturkan laporan klaster Covid-19 di perkantoran Jakarta kerap datang dari internal kantor. Ini juga dianggap lebih valid dan dapat segera disidak.

Namun keberanian karyawan dalam melaporkan kasus kerap diuji. Sebab, karyawan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) atau pemotongan gaji oleh perusahaan.

"Kita dalam hal ini akan melakukan perlindungan yang melaporkan melalui internal, di samping itu kita juga sedang membuat sistem untuk mengawasi perkantoran," ujar dia.

Medcom



Berita Terkait



Komentar