#djpb#lampung

DJPb Lampung Giatkan Belanja Barang untuk Dorong Ekonomi Masyarakat

( kata)
DJPb Lampung Giatkan Belanja Barang untuk Dorong Ekonomi Masyarakat
Kantor Kanwil DJPb Lampung. (Dok DJPb Lampung)


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap penurunan perekonomian nasional maupun global. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar Indonesia terhindar dari resesi ekonomi. Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 kuartal ketiga 2020 merupakan momentum penting sekaligus menantang untuk memulihkan ekonomi nasional.

Pegawai Kanwil Direktorat Jendral Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung Joko Prayitno mengungkapkan semester III Tahun Anggaran 2021 ini optimalisasi belanja pemerintah menjadi kunci utamanya. Tujuannya adalah agar pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh pada 2021 berada dalam zona positif. Oleh karena itu, pemerintah mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai motor ekonomi rakyat yang bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan pemulihan ekonomi nasional.

"Tahun 2021 diharapkan terjadi rebound dan recovery. Walaupun bukan suatu jaminan, semua negara dengan berbagai upaya stimulus maupun countercyclical policy-nya akan dihadapkan pada ketidakpastian," kata Joko melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 November 2021.

Selain munculnya varian baru, juga efektivitas dari countercyclical policy-nya juga sangat ditentukan oleh bagaimana perekonomian negara tersebut. Dalam mengelola perekonomian juga harus terus mengupayakan adanya pemulihan dan adanya rebound karena perekonomian bisa dan harus mulai kembali lagi bergerak. Ekonomi Indonesia dengan berbagai langkah yang dilakukan oleh pemerintah telah berhasil mencapai melebihi pre-crisis level.

Joko melanjutkan melalui pemberdayaan usaha mikro dapat membantu masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) dan hilangnya penghasilan karena usahanya terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong tumbuhnya kembali usaha mikro. kecil, dan menengah lewat kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bagi usaha mikro, pemerintah antara lain memberikan hibah bagi usaha pemula, serta menambah dana LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) Koperasi dan UMKM yang dapat digunakan untuk pinjaman murah bagi UMKM.

Menurutnya, pemerintah juga memberikan subsidi bunga dan mempermudah persyaratan kredit atau pembiayaan dan pendanaan bagi UMKM, di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memberikan keringanan pembayaran pinjaman bagi UMKM. Diperlukan peningkatan kerjasama antara Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, institusi perbankan, fintech, marketplace dan seluruh pelaku usaha untuk dapat menyiapkan UMKM agar dapat bersaing di pasar domestik dan pasar global di masa pandemi ini.

Belanja barang yang tinggi oleh kementerian dan lembaga (K/L) tak selalu berarti buruk atau boros. Bahkan, belanja barang ternyata memiliki andil lebih besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, ketimbang belanja modal atau belanja pegawai. Belanja barang yang naik sering dianggap pemborosan padahal belum tentu. Karena ada belanja barang (oleh pemerintah pusat) yang dihibahkan dan sifatnya juga produktif.

Sebaliknya, belanja modal sering menjadi perhatian karena dianggap memiliki efek pengganda yang besar terhadap perekonomian. Namun serapan belanja modal yang tinggi tak selamanya produktif sebab ada belanja modal seperti belanja komputer, belanja kendaraan dinas, atau belanja pembangunan kantor yang terhitung tidak begitu produktif. 

Pemerintah perlu cermat dalam memastikan alokasi belanja barang yang bersifat produktif. Dalam perencanaan ke depan, belanja barang produktif dapat menjadi terobosan untuk diterapkan pada banyak kementerian lainnya, sehingga belanja K/L menjadi lebih berkualitas. Tiap K/L menggunakan dananya untuk belanja barang yang produktif, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan mengurangi ketimpangan intradaerah. Dengan begitu belanja negara menjadi lebih berkualitas. 

Dalam Kebijakan pemulihan ekonomi, selama masa pandemi COVID-19, pemerintah sudah memberikan dana bantuan sosial kepada masyarakat. Harapannya, bantuan tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat agar tidak jatuh dalam perekonomian.

Joko menambahkan melalui sinergi yang berkelanjutan Antara Pemerintah Pusat melalui optimalisasi Belanja APBN dan Pemerintah Daerah melalui APBD dan sinergia kualitas belanja antara Pemda dan Kanwil DJPB Provinsi Lampung diharapkan akan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat di Provinsi Lampung.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar