#DJPB#BERITALAMPUNG

DJPb Lampung Gelar FGD Kredit Program dan Market Place Pemerintah

( kata)
DJPb Lampung Gelar FGD Kredit Program dan Market Place Pemerintah
Suasana FGD DJPb Lampung soal Kredit Program dan Market Place Pemerintah


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Kantor Wilayah Direktorat Jendral (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Lampung menyelenggarakan Focuss Group Discussion (FGD) Evaluasi dan Pembinaan Kredit Program (KUR/UMi, SIKP) dan Pengenalan Market Place Pemerintah secara daring dengan tema Peran UMKM Pulihkan Ekonomi Melalui Kredit Program dan Market Place Pemerintah. 

Adapun narasumber pada kegiatan tersebut adalah Kepala Subdit Manajemen Penerimaan dan Pengeluaran Kas, Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Dayu Rustanto, dan Kepala Subdit Kredit Program dan Investasi Lainnya, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Dwi Apriany. Kedua narasumber merupakan Pejabat Administrator dari Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan, dan dimoderatori oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran IIC Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung. Acara daring itu bertempat di ruang Video Conference Kanwil DJPb Provinsi Lampung, Kamis 27 Mei 2021.

Ahmad Fahmi selaku Plh. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Lampung dalam keynote speech menyampaikan salah satu program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja adalah melalui Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemerintah melalui program KUR memberikan subsidi bunga/margin kepada debitur, sehingga suku bunga/marjin KUR yang dibebankan kepada debitur hanya sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun. Di masa Pandemi Covid-19, pada tahun 2020 pemerintah memberikan tambahan subsidi bunga/marjin KUR bagi penerima KUR sebesar 6% (enam persen) selama 6 bulan, ini artinya pada tahun 2020 penerima KUR hanya membayar angsuran sebesar pokoknya saja, dan pada tahun 2021 pemerintah memberikan keringanan pembayaran angsuran bunga/marjin KUR dengan memberikan tambahan subsidi bunga/marjin KUR sampai dengan 30 Juni 2021 sebesar 3% (tiga persen). 

Ahmad Fahmi juga menyampaikan, disamping KUR pemerintah juga meluncurkan program kredit yang berbasis ekonomi kerakyatan untuk pengusaha ultra mikro atau yang disebut Pembiayaan ultra mikro (UMi). Pembiayaan ultra mikro (UMi) bertujuan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang mudah dan cepat bagi Usaha Ultra Mikro serta menambah jumlah wirausaha yang difasilitasi oleh Pemerintah. Sasaran pembiayaan ini adalah usaha mikro yang selama ini belum terjangkau oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pembiayaan disalurkan dengan plafon maksimal Rp20 juta per orang.

Menurutnya, realisasi penyaluran KUR termasuk Pembiayaan UMi di Provinsi Lampung dari tahun 2017 - 2020 selalu menunjukkan peningkatan jumlah penyaluran. Realisasi penyaluran KUR dan UMi Tahun 2020 di Provinsi Lampung tertinggi di Kab. Lampung Tengah dengan nilai penyaluran sebesar Rp1,143 triliun untuk 47.098 debitur atau sebesar 20,19% dari total penyaluran KUR dan UMi di Provinsi Lampung. Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyalur KUR dengan jumlah penyaluran KUR terbesar yakni sebesar Rp4,290 triliun di Prov. Lampung pada tahun 2020.

Di sisi lain, Dwi Apriany, dalam paparannya menyampaikan, dalam penyaluran KUR dan UMi diperlukan suatu sistem yang disebut Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) yang berfungsi sebagai Early Warning System (EWS) untuk memvalidasi apakah debitur menerima lebih dari satu fasilitas kredit program, dan menguji apakah penyaluran melebihi plafon/limit. Selain itu  SIKP juga berfungsi sebagai support pengambilan kebijakan, serta otomatisasi verifikasi tagihan subsidi bunga.

Dayu Rusanto sebagai narasumber berikutnya, menyampaikan pelaksanaan sistem market place pemerintah dilatarbelakangi oleh Modernisasi pengelolaan kas negara, pengembangan Cashless Society, Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (KKP), dan pemberdayaan UMKM. Pemberdayaan UMKM dilakukan lebih fokus dan terarah. Pemerintah meluncurkan Program Bangga Buatan Indonesia (PBBI) dan Digitalisasi UMKM. Digipay merupakan salah satu upaya konkrit pemberdayaan UMKM. 

Di akhir kegiatan, Herwan Akhyar dari OJK Lampung menyampaikan opini yang berkembang di masyarakat bahwa KUR merupakan bantuan cuma-cuma dari pemerintah seperti BLT, opini ini merupakan hal yang tidak bagus bagi performa kredit program itu sendiri, sehingga menjadi tanggungjawab kita bersama untuk meluruskan opini yang berkembang di masyarakat tersebut  dan ini harus dihilangkan.
 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar