#OJK#bubar#nasional

Diusulkan Bubar, OJK: Kami Bekerja Profesional dan Independen

( kata)
Diusulkan Bubar, OJK: Kami Bekerja Profesional dan Independen
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin

Jakarta (Lampost.co) -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tak acuh dengan usulan anggota Komisi XI DPR yang meminta fungsi pengawasan industri jasa keuangan dikembalikan ke Bank Indonesia (BI). OJK bekerja secara profesional dan independen.
 
"Kami bekerja profesional, ya kami bekerja profesional independen," tegas Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso usai rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Januari 2020.
 
Wimboh tak ingin bersilat lidah soal pengembalian fungsi pengawasan OJK ke bank sentral. Masalah pengelolaan keuangan dan investasi yang membelenggu sejumlah lembaga jasa keuangan di Indonesia bukan perkara mudah untuk diselesaikan.

Persoalan gagal bayar dan dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) misalnya. Perusahaan asuransi jiwa BUMN itu memang sudah menanggung masalah sejak lama, bahkan jauh sebelum Wimboh menjadi penggawa OJK.
 
"Semua orang tahu bahwa permasalahan-permasalahan ini bukan permasalahan baru. Permasalahan ini sudah cukup lama, semua orang tahu. Tinggal pilihan kapan harus segera diselesaikan," tukas dia.
 
Menghindari kasus-kasus itu terulang, OJK punya beberapa strategi. Salah satunya dengan mereformasi industri keuangan non-bank (IKNB) dengan menyiapkan manajemen risiko dan format laporan.
 
Lewat upaya tersebut, Wimboh optimistis fungsi pengawasan OJK terhadap lembaga jasa keuangan di Indonesia semakin kuat. Dengan demikian, diharapkan tidak ada lagi muncul masalah pengelolaan keuangan dan investasi yang merenggut hak-hak nasabah.
 
"Kami sudah menyampaikan kepada masyarakat apa yang telah kami lakukan selama ini. Pengawasan ini akan kami tingkatkan, pengalaman-pengalaman masa lalu akan kami perbaiki atau ada hal-hal yang harus disesuaikan," jelas Wimboh.
 
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI Eriko Sotarduga membuka kemungkinan untuk membubarkan OJK dengan mengembalikan fungsi OJK ke BI. Ini lantaran tidak maksimalnya fungsi OJK dalam pengawasan industri jasa keuangan di Indonesia.
 
"Apakah memungkinkan OJK dikembalikan ke BI? Bisa saja. Di Inggris sudah terjadi, di beberapa negara sudah terjadi. Nah ini yang sedang kita evaluasi," ujar Eriko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Januari 2020.
 
Eriko berkaca pada permasalahan pengelolaan keuangan yang menyeret sejumlah lembaga jasa keuangan. Paling menyita perhatian ialah masalah gagal bayar dan dugaan korupsi Jiwasraya dan PT ASABRI (Persero), masalah likuiditas pada AJB Bumiputera 1912, hingga permasalahan permodalan dan tingginya tingkat kredit macet PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
 
Dalam hal ini, OJK bertanggung jawab penuh terhadap permasalahan pengelolaan keuangan lembaga jasa keuangan. OJK punya fungsi pengawasan yang bisa meminimalisasi kasus-kasus di industri keuangan.
 
"Kemarin teman-teman internal kita (Komisi XI) juga bicara dulu, mereka melakukan itu untuk pengawasan yang lebih baik. Nah ternyata hasilnya tidak maksimal," ketusnya.

medcom



Berita Terkait



Komentar