#beritalampung#beritalampungterkini#kejahatanpertanahan#mafiatanah

Ditreskrimum Polda Lampung Raih Penghargaan Penyelesaian Perkara Kejahatan Pertanahan 2022.

( kata)
Ditreskrimum Polda Lampung Raih Penghargaan Penyelesaian Perkara Kejahatan Pertanahan 2022.
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung menerima Penghargaan Penyelesaian Perkara Kejahatan Pertanahan 2022 dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Rabu, 7 Desember 2022. Dok Ditreskrimum Polda L


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Lampung mendapatkan penghargaan dari Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto atas penyelesaian target operasi kejahatan pertanahan selama 2022 di wilayah Sang Bumi Ruwa Jurai.

Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto yang didampingi dirjen 7 Kementerian ATR/BPN menyerahkan langsung penghargaan kepada kepolisian, kejati, dan BPN Lampung di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu, 7 Desember 2022.

Kegiatan rapat koordinasi pencegahan dan penyelesaian kejahatan pertanahan ini diselenggarakan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang berlangsung 5–7 Desember 2022 dengan mengedepankan prinsip kerja melayani, profesional, dan terpercaya.

Baca juga: Tiga Pelaku Penyerangan Kasat Narkoba Positif Konsumsi Sabu 

Menteri ATR/BPN Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto mengucapkan selamat dan terima kasih atas sinergi kewilayahan yang telah mampu menyelesaikan target operasi kejahatan pertanahan dalam hal ini perkara-perkara mafia pertanahan di provinsi masing-masing.

“Saya ucapkan selamat atas penghargaan yang diraih. Semoga ke depan terus lebih baik lagi dalam mencegah kejahatan pertanahan dan mampu menyelesaikan perkara-perkara kejahatan pertanahan di wilayah masing-masing,” katanya dalam keterangan tertulis ke Lampost.co.

Hadi bertekad akan memberantas mafia tanah sampai ke akar-akarnya dan mempersempit ruang gerak kelompok yang kerap merugikan masyarakat tersebut dengan mengedepankan sinergi empat pilar, yaitu BPN, pemda, aparat penegak hukum, dan badan peradilan. “Kalau ada mafia tanah, kami akan perangi. Saya mengatakan mafia tanah tidak boleh menang! Kami bersama empat pilar akan gebuk,” ujarnya

Hadi pun mengingatkan mafia tanah untuk tidak kembali melakukan perampasan tanah yang sudah mempunyai hak milik. Ia menegaskan, pihaknya akan terus melakukan monitoring dan berbagai upaya untuk memberantas mafia tanah di Indonesia. "Kita akan monitor, kita akan melakukan berbagai upaya. Tidak boleh mafia menang, tidak boleh. Kita harus menggebuk para pelaku kejahatan pertanahan dan mencari solusi terbaik penyelesaian permasalahan Pertanahannya," lanjutnya.

Dirreskrimum Polda Lampung, Kombes Reynold Hutagalung mengucapkan terima kasih kepada Kementerian ATR/BPN yang telah memberikan penghargaan dan terkhusus kepada kapolda Lampung atas dukungan dan bimbingannya selama ini kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum. Begitu juga kepada rekan-rekan Satgas Antimafia Tanah yang di dalamnya termasuk BPN Lampung dan Kejati Lampung.

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Satgas Antimafia Tanah Lampung yaitu rekan-rekan BPN Lampung dan Kejati Lampung serta personel Ditreskrimum Polda Lampung dan Sat Reskrim yang sudah memberikan kinerja terbaik dalam melaksanakan pencegahan dan penyelesaian kejahatan pertanahan selama 2022. Hal ini terealisasi atas sinerginya kepolisian, BPN dan Kejati di Lampung dengan baik sehingga dapat melaksanakan pencegahan dan penyelesaian kejahatan pertanahan,” katanya.

Dia menambahkan masih banyak perkara pertanahan yang harus diselesaikan. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya bersama Satgas Antimafia Tanah. 

Untuk itu, perlu duduk bersama dan saling memberikan masukan serta dukungan guna mendapatkan solusi-solusi terbaik dalam penegakan hukum di wilayah Lampung. 

"Karena Lampung memiliki karakteristik kejahatan tersendiri, di mana adanya tumpang tindih kepemilikan tersebut dilakukan dengan berbagai macam modus kejahatan. Untuk itu, dalam penanganan setiap kejahatan pertanahan harus hati-hati dan sesuai prosedur penyelidikan dan penyidikan sebagaimana mestinya karena hal ini akan berdampak pada keabsahan hak kepemilikan seseorang atau kelompok/korporasi," katanya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar