#lp#lapas

Ditjen PAS Optimalkan Hak Integrasi Atasi Overkapasitas LP

( kata)
Ditjen PAS Optimalkan Hak Integrasi Atasi Overkapasitas LP
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Penghuni sejumlah lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan yang berada di bawah kewenangan Kemenkumham Lampung sudah overkapasitas. Salah satu upaya mengurangi kondisi itu dengan mengoptimalkan program percepatan pemberian hak integrasi kepada narapidana.

Berdasarkan data yang diakses per 27 Januari 2020, jumlah napi dan tahanan yang berada di seluruh LP dan rutan di Lampung mencapai 9.281 orang. Padahal daya tampungnya hanya untuk 5.438 orang atau terjadi overkapasitas 74%.

Dari data yang dihimpun, jumlah terbanyak ada di Rutan Kelas I Bandar Lampung (Way Hui) dengan 1.217 orang dari kapasitas 750 orang. Terbanyak kedua di LP Narkotika Kelas II A dengan jumlah 1.183dari kapasitas hanya 668 orang.

Selanjutnya, LP Kelas IA Bandar Lampung dengan jumlah 1.181 orang, kapasitas hanya 620 orang. Hanya satu LP/rutan yang tidak overkapasitas, yakni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Bandar Lampung dengan jumlah orang 154, sedangkan kapasitas mencapai 371 orang.

Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung Nofli mengatakan dalam rangka mengatasi overkapasitas penghuni lapas dan rutan khususnya di wilayah Lampung yang mencapai 74%, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan kebijakan salah satunya dengan mengoptimalkan program percepatan pemberian hak integrasi kepada narapidana yang telah memenuhi persyaratan baik untuk pembebasan bersyarat (PB), cuti menjelang bebas (CMB), dan cuti bersyarat (CB).

Percepatan tersebut berupa penyederhanaan dalam pembuatan litmas dan surat penjaminan bagi narapidana sesuai dengan SE Dirjen PAS Nomor PAS 1386.PK.01.04.06 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Crash Program Pemberian PB, CB, dan CMB.

Disinggung mengenai apakah akan ada pembangunan lapas baru pada 2020 ini untuk mengurangi overkapasitas, Nofli menjelaskan membangun lapas bukan prioritas karena seharusnya jumlah napi setiap tahunnya berkurang.

"Itu bukan prioritas kami karena seharusnya jumlah napi/tahanan harusnya berkurang dari tahun ke tahun. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama karena keberhasilan pembinaan narapidana tidak terlepas dari 3 unsur, napi itu sendiri, petugas, dan masyarakat," katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar