#Pajak#PajakSembako

Ditjen Pajak Enggan Tanggapi soal PPN Sembako

( kata)
Ditjen Pajak Enggan Tanggapi soal PPN Sembako
Gedung Ditjen Pajak. Foto: dok MI/Susanto.


Jakarta (Lampost.co) -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan enggan memberi banyak komentar ihwal rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kebutuhan bahan pokok. Alasannya, usulan itu belum dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Usulan pengenaan PPN terhadap kebutuhan bahan pokok diketahui muncul dalam draf revisi Rancangan Undang Undang tentang Perubahan Kelima Atas Undang Undang 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

"Perlu kami sampaikan bahwa sampai saat ini rancangan UU KUP dan terkait pengenaan PPN dan skema yang mengikutinya masih menunggu pembahasan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kemenkeu Neilmaldrin Noor, Jumat, 11 Juni 2021.

Pada pasal 4A draf RUU KUP itu, pemerintah menjadikan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai barang kena pajak. Sedangkan merujuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 99/PMK.010/2020 tentang Kriteria dan/atau Rincian Barang Kebutuhan Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat itu meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, dan ubi-ubian.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo melalui akun Twitter pribadinya mengatakan, usulan perevisian UU KUP itu dilakukan sebagai langkah antisipasi pemerintah menghadapi pascapandemi covid-19.

"Tapi kok sembako dipajaki? Pemerintah kalap butuh duit ya? Kembali ke awal, enggak ada yang tak butuh uang, apalagi akibat hantaman pandemi. Tapi dipastikan pemerintah tak akan membabi buta. Konyol kalau pemulihan ekonomi yang diperjuangkan mati-matian justru dibunuh sendiri. Mustahil!" imbuhnya.

"Maka sekali lagi, ini saat yang tepat merancang dan memikirkan. Bahwa penerapannya menunggu ekonomi pulih dan bertahap, itu cukup pasti. Pemerintah dan DPR memegang ini. Saat ini pun barang hasil pertanian dikenai PPN satu persen. Beberapa barang/jasa juga demikian skemanya agar ringan," sambung dia.

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar