gugatanpajakLPG

Ditarik Pajak, Agen LPG Subsidi 3 Kg Layangkan Gugatan

( kata)
Ditarik Pajak, Agen LPG Subsidi 3 Kg Layangkan Gugatan
Foto. Lampost.co/Febi Herumanika


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Sejumlah agen LPG 3 kg yang berasal dari Metro dan Kecamatan Natar Lampung Selatan, melalui Himpunan Wiraswata Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) menggugat Kanwil DJP Lampung-Bengkulu, KPP Metro, dan KPP Natar, ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang atas perkara Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Dasar kami mengajukan gugatan yakni adanya penarikan PPN LPG 3 kg terhadap selisih Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan Gubenur Lampung," kata Ketua DPC Hiswana Migas Lampung, Budiono dalam persidangan, Selasa, 8 Desember 2020.

Dia melanjutkan awalnya pihaknya mendapatkan pengaduan dari pada Agen LPG 3 kg mengenai adanya tindakan hukum penarikan PPN oleh KPP Metro dan KPP Natar.

Menurutnya HET yang ditetapkan oleh Gubernur sejak tahun 2016 hingga sekarang tidak pernah dilakukan penarikan PPB karen sudah ditanggung oleh negara. Atas tindakan itu, para Agen LPG 3kg melapor ke Hiswana Migas.

"Kami tindaklanjuti ke Kanwil DJP Lampung-Bengkulu dan Dirjen Pajak di Kementerian Keuangan mengenai landasan hukum penarikan PPN," kata dia.

Budiono menambahkan koordinasi dilakukan baik melalui zoom meeting, surat, dan tatap muka. Pada intinya dalam koordinasi tersebut, DJP Lampung-Bengkulu mengakui tidak ada aturan hukum mengenai penarikan PPN LPG 3 kg.

"Sudah ada koordinasi itu, namun KPP tetap melakukan penarikan sehingga kami terpaksa menggugat ke pengadilan. Perlu diingat jika penarikan seperti ini dilakukan harga gas yang diterima masyarakat tentu akan meningkat juga. Jangan masyarakat dibebani lagi di tengah seperti sekarang ini," katanya.

Penasihat Hukum Hiswana Migas, Sopian Sitepu usai sidang mengatakan, pihaknya mengajukan gugatan agar Majelis Hakim dapat memberi suatu putusan agar PPN tidak dibebankan kepada Agen LPG 3kg karena telah ditanggung negara.

Lebih lanjut Sopian mengatakan, LPG 3kg telah disubsidi oleh pemerintah baik harga dan PPN-nya sebagaimana diatur dalam PMK No.116/PMK.02/2016. Dengan gugatan ini, majelis berhak mengeluarkan putusan seperti yang telah ditetapkan PMK," katanya.

Kuasa Pajak Hiswana Migas, Henry Kurniawan menambahkan tinjauan hukum dan UU pajak bahwa semua pajak yang dipungut untuk negara harus berdasarkan UU.

Menurutnya, UU pajak diatur oleh UU PPN  No.42 Tahun 2009 sebagai perubahan UU PPN No.8 Tahun 83. Dalam pasal 8, 9, 11, 12, dan 16A secara jelas dalam UU PPN semua harus diatur oleh Menteri Keuangan.

"Yang fatal bagi KPP saat ini mereka tidak mempunyai PMK yang jelas untuk memungut PPN LPG 3kg. Dengan ini, kami sangat optimis bahwa tindakan KPP salah dan harus dibatalkan oleh hakim. Selain itu, semua yang telah dipungut atau SKPKB yang sudah terbit harus dibatalkan dan dikembalikan kepada Agen LPG 3kg yang telah membayar," katanya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar