#beritalampung#beritalamteng#puskesmas#blud

Ditarget Jadi BLUD, 2 Puskesmas di Lamteng Malah Mangkir Undangan Rapat Komisi IV

( kata)
Ditarget Jadi BLUD, 2 Puskesmas di Lamteng Malah Mangkir Undangan Rapat Komisi IV
Ketua Komisi IV DPRD Lamteng M. Saleh Mukaddam bersama anggota saat berada di ruang kerjanya. Lampost.co/Raeza Handanny Agutira


Gunungsugih (Lampost.co): Komisi IV DPRD Lampung Tengah (Lamteng) menyayangkan ketidakhadiran dua kepala puskesmas di kabupaten setempat dalam undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah di agendakan pada, Senin, 12 Desember 2022, di ruang rapat gedung DPRD setempat untuk membahas tentang Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Puskesmas.

Dua pimpinan puskes yang mangkir dalam RDP kali ini yakni, Puskesmas Punggur dan Puskesmas Bekri. Pasalnya dua puskesmas itu saat ini dalam pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan warga Lamteng.

"Sejak 2017 kami perjuangan target untuk jadi BLUD. Maka dari itu kita panggil untuk RDP. BLUD ini kan memperlancar pelayanan pada masyarakat karena penghasilan dari puskesmas bisa dikelola oleh mereka sesuai kebutuhan. Karena yang tahu kebutuhan puskesmas, ya mereka sendiri," kata Anggota Komisi IV DPRD Lamteng, I Kade Asian Nafiri.

Ia menyayangkan, mangkirnya dua kepala puskesmas yang tidak hadir dalam RDP hari ini, tanpa konfirmasi ke Komisi IV.

Baca juga:  Penumpang Kapal pada Libur Nataru 2023 Diprediksi Meningkat

"Kami sangat menyayangkan, mereka mangkir dalam RDP hari ini tanpa alasan, tanpa pemberitahuan. Jika mereka ada alasannya kita sepakati kita jadwal ulang. Pengawasan kami sudah pasti harus intens, sudah fungsi tugas kita bisa meneruskan infomasi hasil RDP kami kepada masyarakat atas pengelolaan BLUD tersebut untuk menjadikan pelayanan puskesmas lebih baik," kata dia.

Menurutnya perlu pengawasan yang intens, lantaran anggaran yang dikelola bersumber dari dana kapitasi JKN dan nonJKN, bahkan dari APBD masih ada subsidi. "Untuk menjadikan BLUD tidak serta merta, harus melalui beberapa tahapan," katanya.

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Lamteng, M. Saleh Mukaddam menerangkan bahwa dua kepala puskemas yang tidak hadir hari ini akan diagendakan ulang pada Kamis, 15 Desember 2022.

"Rencana hari kamis akan kami panggil ulang, mengingat pentingnya adenda pembahasan ini," kata Mukaddam.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar