#beritalampung#beritadaerah#lampung#kalianda

Ditanya Soal Pajak Parkir Bandara, Ini Respon PT HMA

( kata)
Ditanya Soal Pajak Parkir Bandara, Ini Respon PT HMA
Bandara Radin Inten II. Dok. Lampost.co

KALIANDA (Lampost.co) -- Pemkab Lampung Selatan terus berupaya menarik pajak parkir Bandara Radin Inten II yang dikelola PT HMA.

Kepala Badan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lampung Selatan Badruzzaman mengatakan, aturan tersebut tertuang dalam pasal 7 Perbup Lampung Selatan nomor 2 tahun 2018, Tentang Juklak Perda Lampung Selatan nomor 10 tahun 2011 tentang  Pajak Parkir. Disebutan pada pasal 7 ayat (1) pajak parkir di pelabuhan dan Bandara sebesar 30 %.

Baca juga: KPK Soroti Pajak Parkir Bandara Radin Inten II

Menurutnya, pemkab berkewenangan melakukan penarikan karena Badan Layanan Kementerian Perhubungan menggandeng pihak ketiga, diatur dalam surat dari kementerian keuangan ke Pemkab Lampung Selatan dengan nomor S-65/PK/3/2019 25 April 2019 tentang jawaban permohonan fasilitasi pemungutan pajak daerah, yang menyatakan orang secara pribadi atau badan atas penjualan makanan dan minuman, penyediaan reklame, dan parkir Bandara merupakan pajak daerah.

"Sehingga pungutan PNBP dan pajak daerah atas bandara bukan merupakan pungutan berganda atau double tax," ujarnya.

Sementara, dikonfirmasi selaku pihak pimpinan PT HMA, Heri Suliyanto tidak memberikan jawaban konkrit.

"Langsung tanya ke Pak Satimin yak dik," Kata Mantan Kadisdikbud Provinsi Lampung itu saat dikonfirmasi Lampost.co, Jumat (9/8/2019).

Lampost.co mencoba kembali menanyakan hal tersebut, namun telepon atau pesan whatsapp tak ada yang bisa tersambung.

Kemudian, lampost.co juga mengkonfirmasi hal tersebut ke mantan Kepala Bandara Radin Inten II, Satimin yang juga pengelola parkir PT HMA. Sayangnya ponselnya tak menjawab meski dalam keadaan aktif, dan pesan whatsapp, seputar pertanyaan, dan juga pemberitaan, hanya dibaca.

Asrul Septian Malik



Berita Terkait



Komentar