#izinSLF#bandarlampung#usaha

Disperkim Bandar Lampung Mulai Sosialisasi Izin SLF

( kata)
Disperkim Bandar Lampung Mulai Sosialisasi Izin SLF
Ilustrasi. Foto: Dok/Google Images

Bandar Lampung (Lampost.co) – Selain  Izin Mendirikan Bangunan (IMB), para pelaku usaha maupun industri juga harus mengurus Sertifikat Layak Fungsi (SLF).

Izin SLF ini dapat di proses melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Disperkim) Bandar Lampung, melalui Bidang Perumahan dan Tata Bangunan.

Kepala Disperkim Bandar Lampung Yustam Effendi, melalui Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Tata Bangunan Arief Muharam menerangkan. Mengenai SLF ini pihaknya telah lakukan sosialisasi kepada pemilik bangunan terutama yang menyangkut kepentingan publik.

"Sejak 2018 lalu mulai penerbitan SLF dan ini sudah kita (Disperkim) sosialisasikan secara langsung kepada pemilik bangunan, ada juga kita lewat PHRI  di sosialisasikan mengenai pentingnya SLF ini," ujar Arief, Senin, 10 Februari 2020.

Untuk dasar penerbitan SLF itu, Arief Muharam menjelaskan berdasarkan pada Perda nomor 7 tahun 2014 Tentang Bangunan Gedung dan Dasar lainnya adalah Peraturan Menteri (Permen) PUPR. 

"SLF ini di wajibkan untuk semua bangunan gedung terutama yang menyangkut kepentingan publik, kecuali rumah tinggal. Contohnya seperti Rumah Sakit (RS) serta hotel dan persyaratannya harus memiliki gambar As Built Drawing bangunan," ungkapnya.

Maka, Disperkim Bandar Lampung sasaran awal yang harus memiliki SLF baru RS dan hotel saja. Hingga kini,  sudah terdapat 70 titik pemilik bangunan kepentingan publik yang dilayangkan surat himbauan tentang SLF tersebut.

"Bangunan publik yang telah memiliki SLF untuk RS diantaranya Puri Betik Hati, Bumi Waras, Advent, Urip dan Graha Husada. Lalu untuk hotel baru dua yaitu Spring Hill dan Batiqa, selebihnya saat ini masih dalam proses," jelasnya.

Kemudian dalam mekanismenya dari pemerintah ketika akan menerbitkan SLF tersebut. Terlebih dahulu akan di proses oleh beberapa Satker yang ada, seperti BPBD, Perizinan, DLH serta Dinas PU.

Terakhir pihaknya menghimbau kepada para pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dalam mendirikan bangunan, terlebih kepada pelaku usaha yang hendak membangun gedung sebagai sarana publik.

"Tentu kita menghimbau, sebab memang ini meskipun sifatnya masih baru namun tetap harus dipenuhi. Karena tidak kalah pentingnya seperti IMB meskipun ini tidak masuk dalam retribusi daerah," imbaunya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar