#sosialisasi#ump#beritalampung

Disnaker Sosialisasi UMP Pasca-SK Keluar

( kata)
Disnaker Sosialisasi UMP Pasca-SK Keluar
Foto: Dok

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung telah mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/776/V.07/HK/2019 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2020 yang langsung ditandatangi oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tanggal 1 November 2019. Kemudian berdasarkan kesepakatan bersama Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Lampung tanggal 22 Oktober 2019 tentang penetapan usulan Upah Minimun Provinsi (UMP) Lampung tahun 2020.


Dalam Surat Keputusan tersebutUpah Minimum Provinsi (UMP) Lampung Tahun 2020 sebesar Rp2.432.001,57 perbulan. Besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.


Kemudian pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum yang telah ditetapkan. Perusahaan yang tidak melaksanakan Keputusan ini akan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.


Penetapan Upah Minimun Sektoral Provinsi (UMSP) Lampung pada sektor-sektor yang memungkinkan untuk disesuaikan kenaikannya, akan diusulkan dan ditetapkan kemudian atas kesepakatan sektoral antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terkait pada sektor yang bersangkutan


"Keputusan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya," kataKepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lampung Lukmansyah melaluiKepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial Disnakertrans Lampung Tuti Gantini, Jumat 1 November 2019.


Kemudian ia mengatakan setalah SK tersebut dikeluarkan maka pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada seluruh instansi, perusahaan dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung. "SK tersebut juga akan kitasampaikan kepada perusahaan. Penerapannya per 1 Januari 2020 mendatang," katanya.


Untuk Tanggamus, Pesawaran, Pringsewu dan Lampung Barat mengikuti UMP Provinsi karena disana belum mempunyai Dewan Pengupahan.Kemudian pihaknya juga menunggu laporan dari Kabupaten/Kota mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Ia mengatakan untuk datelinenya ditunggu sebelum tanggal 21 November 2019 ini. Setelah laporan UMK diterima di Disnakertrans maka pihaknya akan menyampaikan kepada Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk ditetapkan.


"Sebelum tanggal 21 November 2019 ini Upah Minimum Kabupate/Kota sudah diselesai. Untuk kenaikan di Kabupaten/Kota juga sama naik sebesar 8,51%," katanya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar