#jht

Disnaker Lampung Siap Tindaklanjuti Aturan JHT Usia 56 Tahun

( kata)
Disnaker Lampung Siap Tindaklanjuti Aturan JHT Usia 56 Tahun
BPJS Ketenagakerjaan. Ilustrasi


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lampung akan berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk membahas Peraturan Menaker tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

"Secara detail tercantum dalam pasal Permenaker," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Lampung, Agus Nompitu saat dihubungi, Minggu, 13 Febuari 2022.

Hanya saja, dia menunggu peraturan turunan dari BPJS Ketenagakerjaan. "Kami akan tindaklanjuti bersama BPJS Ketenagakerjaan terkait implementasinya. Sehingga jika ada federasi buruh meminta penjelasan akan kami boboti," jelasnya.

Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnaker Lampung, Ariandy Syahfrin, mengatakan pihaknya baru menerima softcopy dari paparan aturan tersebut.

"Rencananya, Senin kami lihat dan pelajari sehingga tahu perbedaannya dengan Permen yang lama. Paling utamanya memang dalam aturan tersebut pekerja dalam mengambil JHT di usia ke 56 tahun,” kata Ariandy.

Dia memaparkan, kebijakan itu diambil untuk menjamin hari tua pekerja saat usia tidak produktif. “Kementerian menganggap usia 56 tahun tidak produktif dan pensiun. Supaya jumlahnya lebih besar dan menguntungkan pekerja," jelas dia.

Kendati demikian, Kemenaker juga ada program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP). Program itu untuk pekerja yang dipecat perusahaan.

"Syaratnya memang harus daftar dulu, pekerja minimal dua tahun bekerja tanpa berhenti," kata dia.

Namun, dia belum mendapatkan petunjuk teknis JKP. "Ini program baru jadi belum seluruhnya bisa diterangkan. Namun JKP ini memberikan keuntungan bagi pekerja," tutup dia.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar