#Pilkada#Lampung

Disnaker Imbau Pengusaha Ikuti Surat Edaran Kemenaker

( kata)
Disnaker Imbau Pengusaha Ikuti Surat Edaran Kemenaker
Kepala Disnaker Kota Bandar Lampung Wan Abdurrahman/Lampost.co/Detha Citrawan


Bandar Lampung (Lampost.co): Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Bandar Lampung mengimbau seluruh pengusaha agar mengikuti surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) perihal pekerja/buruh yang bekerja pada hari pencoblosan berhak atas hak gaji dan lembur.

Kepala Disnaker Kota Bandar Lampung Wan Abdurrahman mengatakan sudah meneruskan surat edaran tersebut kepada seluruh serikat pekerja yang ada.

"Surat edaran itu sudah disebar Pemerintah Provinsi melalui serikat atau organisasi pekerja yang ada, terutama di Bandar Lampung," ujarnya, Selasa 8 Desember 2020.

Di dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa para pekerja atau buruh ketika hari pemilihan tetap bekerja terhitung sebagai lembur. Sebab, pada .9 Desember itu terhitung sebagai hari libur nasional.

"Pada intinya mereka (pekerja/buruh) tetap bekerja namun terhitung lembur karena seharusnya di hari itu libur. Tentu pihak perusahaan harus memberikan hak-hak pekerja dengan tetap menghitung hari itu sebagai kerja lembur," ungkap dia.  

Dinas berharap surat edaran dari Pemerintah Pusat ini menjadi perhatian bersama seluruh pengusaha dan perusahaan. 

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah menegaskan melalui surat bahwa pekerja yang masuk kerja pada hari pelaksanaan Pilkada 2020, yakni 9 Desember 2020 berhak mendapatkan upah lembur dan hak lainnya sesuai undang-undang.

Pada Senin (7/12/2020), Menteri menandatangani edaran resmi yang menetapkan 9 Desember 2020 sebagai Hari Libur Nasional sehubungan dengan pemilihan kepala daerah dan mengingatkan bahwa pekerja berhak atas upah lembur jika tetap masuk kerja.

Edaran Menaker RI Nomor M/14/HK.04/XII/2020 tentang Hari Libur Bagi Pekerja/ Buruh Pada Hari Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 itu diteken pada 7 Desember 2020 ditujukan kepada semua gubernur di Indonesia. 

Bagi pekerja atau buruh yang daerahnya melaksanakan pilkada dan harus bekerja pada hari pemungutan suara, maka pengusaha mengatur waktu kerja sedemikian rupa agar pekerja dapat menggunakan hak pilihnya.

Ketentuan ini juga berlaku bagi buruh yang daerahnya tidak melaksanakan pilkada dan harus tetap masuk kerja. Pelaksanaan hak-haknya sama, yakni berhak atas upah kerja lembur dan hak-hak lainnya. Menteri mengingatkan pekerja, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menggunakan hak suaranya dalam pilkada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat guna mencegah penularan Covid-19. 

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar