#THR

Disnaker Buka Posko Pengaduan THR

( kata)
Disnaker Buka Posko Pengaduan THR
Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2021 di Kantor Dinas Tenagakerja Provinsi Lampung Jalan Gatot Subroto No 28 Pahoman Bandar Lampung. Lampost/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung membuat posko pengaduan dan konsultasi Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021, bagi para pekerja/buruh yang ada di Bumi Ruwai Jurai.

Posko THR tersebut juga ada di masing-masing kantor Dinas Tenaga Kerja di 15 Kabupaten/Kota se Lampung. Posko tersebut ada untuk mengakomodir dan menfasilitasi para pekerja/buruh yang bermasalah atau ada kendala mengenai haknya mendapatkan THR.

Pembayaran THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Bila perusahaan terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh dapat dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Ada juga sanksi administratif bila perusahaan tidak membayar THR, hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan pasal 9 ayat 1 dan 2.

Kepala Dinas Tenagakerjaan Lampung, Agus Nompitu mengatakan pihaknya di Provinsi telah membuka Posko Pengaduan THR pada 14 April sampai 20 Mei 2021. Kemudian di 15 Kabupaten/Kota juga tersedia posko tersebut yabg aktif menerima pengaduan dari masyarakat.

"Sampai hari ini belum ada keluhan atau laporan yang masuk di posko. Biasanya mulai ramai pada H-7 lebaran atau setelah lebaran banyak aduan yang masuk. Kami awasi dan pantau bila ada THR yang terlambat," kata Agus Nompitu, Selasa, 4 Mei 2021.

Di Lampung terdata secara total ada 6.428 perusahaan dengan jumlah tenagakerja sebanyak 777.060 orang. Perusahaan tersebut wajib memberikan THR kepada pegawainya. Sesuai Surat Edaran Menteri Tenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan yang langsung ditandatangani oleh Menteri Tenagakerja Ida Fauziyah, 12 April 2021.

Besaran THR diberikan bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah. Bagi pekerja/buruh masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proposional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi 12 dikali satu bulan upah.

Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir. Bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

Pemerintah Provinsi Lampung juga membuka Posko Pengaduan THR Keagamaan Tahun 2021 di Kantor Dinas Tenagakerja Provinsi Lampung Jalan Gatot Subroto No 28 Pahoman Bandar Lampung. Kemudian ada juga layanan callcenter di 0811-7245-501 dan 0813-6903-5421.

"Perusahaan wajib memberikan THR kepada pegawai. Bila ada perusahaan yang tak memberikan THR ada sanksinya. Kita juga akan panggil perusahaannya, kita cari tahu apa penyebab perusahan gak membayar THR," katanya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar