Buruhthr

Disnaker Belum Terima Keluhan Buruh Soal THR

( kata)
Disnaker Belum Terima Keluhan Buruh Soal THR
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung, Lukmansyah. Lampost/Triyadi Isworo

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Pemprov Lampung menyiapkan posko pengaduan dan bersedia memfasilitasi dialog perusahaan dengan perwakilan karyawan, jika nantinya ada pekerja yang komplain mengenai Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020. Namun sampai saat ini belum ada pekerja yang menyampaikan aduan kepada posko tersebut.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Lukmansyah mengatakan, sejak minggu lalu pihaknya telah membuka posko pengaduan bagi pegawai apabila belum mendapatkan tunjangan hari raya (THR), namun sampai saat ini belum ada pegawai yang melaporkan pengaduannya.

Ia juga mengatakan dengan begitu bisa dikatakan bahwa perusahaan sudah menyalurkan THR kepada pegawainya.

"Kalau seandainya ada pegawai yang belum dibayarkan THR nya oleh perusahaan, maka pastinya akan ada laporan pengaduan dari pekerja atau buruh kepada kita di Provinsi maupun Kabupaten/Kota," katanya di Komplek Kantor Gubernur Lampung, Selasa, 19 Mei 2020.

Kemudian ia mengatakan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung dan Kabupaten/Kota melakukan upaya sosialiasi kepada perusahaan secara daring karena saat ini sedang terjadi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan tidak bisa bertemu door to door secara langsung.

"Kita melakukan sosialisasi menggunakan perangkat lunak dan aplikasi pesan serta video call melalui smart phone. Tapi yang lebih efektif pekerja melaporkan langsung kepada kita bila ada aduan," katanya.

Ia berharap bahwa perusahaan bisa membayarkan THR kepada pegawainya masing-masing. Lukmansyah juga mengatakan posko pengaduan tersebut dibuka setiap hari di Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun 15 Kabupaten/Kota se Lampung masing-masing dari pukul 08.00 - 16.00 WIB.

Ia juga mengatakan bahwa bila ada perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada pegawainya maka akan diberikan sanksi.

"Sanksinya berupa peringatan, teguran pertama, teguran kedua dan selanjutnya pembatasan usaha kerjanya. Tergantung tingkat ketidak patuhan dari perusahaan masing-masing terkait pembayaran THR tersebut," katanya.

Adanya posko pengaduan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/6/HI.00.01./V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang langsung ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziyah tanggal 6 Mei 2020.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di Posko Satgas Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung, Data Pekerja, Buruh Formal, dan Informal yang di PHK/dirumahkan akibat dampak dari Covid-19 di Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung sampai 18 Mei 2020 ada 3.545 orang dengan rincian ada 143 orang pekerja yang di PHK dan 3.402 orang pekerja di rumahkan.

Kota Bandar Lampung terbanyak yang merumahkan pegawai dengan total 1.338 orang. Sementara yang paling banyak PHK ada di Lampung Tengah dengan total 70 orang. 

Winarko



Berita Terkait



Komentar