#DinasKehutanan#KPH#HutanRakyat#Lampung

Dishut Integrasikan Rencana Pengelolaan KPH dengan Kehutanan Nasional

( kata)
Dishut Integrasikan Rencana Pengelolaan KPH dengan Kehutanan Nasional
Rapat Koordinasi Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Lampung dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, Kamis, (13/9/2018) di Ruang Rapat Dinas Kehutanan Lampung.  (Dok.Dishut Lampung/Lampost)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengintegrasian Rencana Pengelolaan KPH dengan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Lampung dan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional, Kamis, (13/9/2018) di Ruang Rapat Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung. 

Kadishut Lampung Syaiful Bachri dalam sambutan pembukaan menyampaikan bahwa Lampung memiliki 15 KPH, terdiri dari 8 di wilayah hutan lindung, 6 di wilayah hutan produksi, dan 1 di wilayah hutan konservasi taman hutan raya wan abdul rachman. Ke depan akan bertambah dua sehingga keseluruhan menjadi 17 Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) se Lampung, hal ini merujuk pada Keputusan Menteri Kehutanan nomor 68/Menteri-II/2010. 

Rapat Koordinasi ini menjadi penting dalam mensinergikan stakeholder kehutanan, baik oleh KPH se Lampung, juga UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Lampung. Hal ini karena perencanaan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan kehutanan. 

Doni Agus Satriayuda, Kasubdit Rencana Makro Kehutanan KLHK menjelaskan bahwa dasar Rencana Kehutanan adalah Permenhut P.49/Menteri-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030. Harapannya menjadi rujukan dalam Perencanaan Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP) serta Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPH. 

Narasumber lainnya adalah Rudi Eko Marwanto, Kasubdit Pemolaan KPHP KLHK. Kegiatan yang diikuti oleh 50 orang yang berasal dari unsur UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Lampung, KPH se Lampung, serta Sekretaris dan Kepala Bidang Dinas Kehutanan. Sinergitas Rencana menjadi kata kunci dalam Pembangunan Kehutanan. 

Perbaikan kebijakan dan peraturan perundang juga menjadi catatan perbaikan yang harus dilakukan dalam Pembangunan Kehutanan di Tingkat Nasional, Provinsi dan KPH sebagai pelaksana di tingkat tapak.

 

 

Nova LIdarni



Berita Terkait



Komentar