#transportasilaut#wisata

Dishub Pesawaran Siapkan Perda Tata Transportasi Laut

( kata)
Dishub Pesawaran Siapkan Perda Tata Transportasi Laut
Ilustrasi. Dok/Lampost.co

Pesawaran (Lampost.co) -- Dinas Perhubungan Pesawaran menyiapkan dasar hukum dalam menata transportasi laut di wilayahnya dengan peraturan daerah (perda) pelayanan kepelabuhan. Hal itu untuk menjawab keluhan para wisatawan mengenai naiknya biaya transportasi wisata laut pada saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) lalu.

"Jadi dalam perda itu berisi tentang retribusi bongkar muat kapal, tempat sandar, izin usaha pelayaran hingga mengatur tarif dasar tranportasi laut. Itukini masih dibahas di DPRD Pesawaran," ujar Kepala Dishub Pesawaran Afdal Faisal, Senin, 6 Januari 2020.

Dia mengatakan karena belum adanya perda yang mengatur terkait tarif dasar transportasi laut, pihaknya tidak bisa melakukan apa-apa terkait keluhan para wisatawan tersebut. "Kalau mau berkeras kami belum ada dasar hukum yang kuat, tapi kalau perda sudah ditetapkan semua harus ikut aturan tersebut. Jika masih melanggar, bisa dicabut izin usaha pelayarannya," ujarnya.

Dia juga menerangkan selain belum adanya perda yang mengatur transportasi laut tersebut, kemungkinan kenaikan ongkos kapal juga disebabkan para wisatawan yang menggunakan travel agen yang biaya transportasinya menggunakan sistem paket.

"Travel agen kan menggunakan sistem paket, kemungkinan harganya juga jadi naik, tapi jika sudah ada kesepakatan antara travel dan wisatawan bagaimana kami mau melarangnya," ujarnya.

Dia menerangkan untuk mengatasi hal itu pihaknya telah mendirikan posko pengaduan di Dermaga Ketapang pada saat liburan Nataru. "Waktu itu kami sudah buat posko di Dermaga Ketapang, khusus untuk menerima pengaduan para wisatawan yang terkendala dengan tranportasi wisata laut. Kami juga sudah siapkan kapal bantuan dari Pemerintah Pusat untuk mengangkut para wisatawan yang akan berlibur ke pulau," ujarnya.

Ia berharap agar tidak terjadi lagi hal seperti ini, perda dapat segera ditetapkan sebagai dasar dalam mengatur transportasi laut di Pesawaran. "Semoga perda pelayanan kepelabuhanan itu bisa segera ditetapkan karena memang kita sudah susun regulasinya semua di situ. Nantinya itu menjadi dasar kita dalam melakukan penataan. Sebelumnya sudah kami lakukan penataan tapi memang belum begitu kuat karena belum ada dasarnya. Baru setelah nanti ditetapkan akan langsung kami sosialisasikan," katanya.

Muharram Candra Lugina



Berita Terkait



Komentar