disdukcapilblangko

Disdukcapil Lampura Usulkan 10.000 Blangko KTP-El

( kata)
Disdukcapil Lampura Usulkan 10.000 Blangko KTP-El
warga mengurus adminduk. Lampost.co/Fajar Nofitra

Kotabumi (Lampost.co) -- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lampung Utara tengah mengajukan usulan penambahan blangko kartu tanda kependudukan elektronik (KTP-el).

Pasalnya, pasca diterapkan new normal sejak, Senin, 8 Juni 2020, banyak warga mengurus aminitrasi kependudukannya banyak atau telah menumpuk. Sementara ketersediaan blangko KTP-el tidak memenuhi, sehingga berinisiatif mengeluarkan surat keterangan (suket).

"Sampai dengan kemarin saja, telah ada 360 print ready record (prl). Sementara untuk satu hari saja disana ada 248 prl atau nomor tunggunya, sementara persediaan kami terakhir sampai dengan, Jumat, 5 Juni 2020, hanya 500 blangko dari pertengahan ramadan habis. Sehingga berinisiatif mengeluarkan suket, dalam memberikan ketenangan warga, "kata Kepala Disdukcapil Lampura, Maspardan di ruang kerjanya, Selasa, 9 Juni 2020.

Meski, menurutnya, pemerintah sejak,  Senin, 1 Juni 2020 telah mengeluarkan edaran terkait tidak diperkenankannya mengeluarkan suket. Akan tetapi hal demikian dapat membuat kepanikan ditengah warga, sehingga pihaknya berinisiatif memberikan solusi dilapangan.

"Ini kan warga yang membutuhkannya banyak, apalagi mereka akan menggunakannya untuk keperluan melanjutkan pendidikan. Maka kami berinisiatif demikian, karena kamilah yang akan menjadi bulan-bulanan bila tak ada solusinya," terangnya.

Namun, lanjutnya, hal itu tidak berhenti disana. Pihaknya terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, hingga tak celah bagi warga protes atau mengeluh akan pelayanan disana. Seperti melakukan usulan penambahan blangko KTP-el, sebanyak 10.000 lembar.

"Itu kita usulkan dengan Kemendagri, melalui provinsi. Sesuai dengan kebutuhan warga memerlukannya di lapangan," tambahnya.

Maspardan menjelaskan bahwasanya mereka (warga) yang mengurus admistrasi kependudukan (adminduk), khususnya KTP-el berasal dari kalangan pelajar dan lansia. Seperti keperluan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjangan perguruan tinggi, dan mereka lansia bagi penerima bantuan langsung tunai (BLT).

"Baik itu dibiayai pemerintah pusat (BLT-Kemensos) maupun desa (BLT-DD). Jadi rata itu keperluan, apalagi disini baru kemarin dilaunching tata kehidupan normal ditengah pendemi covid-19," pungkasnya.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar