#infrastruktur#sekolah

Disdikbud Lampura Diminta Prioritaskan Pembangunan Sekolah Rusak

( kata)
Disdikbud Lampura Diminta Prioritaskan Pembangunan Sekolah Rusak
Kondisi SDN 1 Gedung Makrifat, Kecamatan Hulusungkai di Lampung Utara yang minim perhatian hingga menyebabkan sekolah kekurangan siswa. (Foto: Istimewa)


Kotabumi (lampost.co)-- Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Utara mendorong dinas pendidikan dan kebudayaan lebih mengedepankan skala prioritas terhadap pembangunan sekolah yang rusak, sifatnya mendesak, dan membutuhkan perhatian cepat pemerintah. 

Sekretaris Dewan Pendidikan Lampura Sabirin, miris melihat masih ada sekolah yang rusak apalagi tingkat SD dengan banyaknya anggaran digelontorkan pemerintah. Mulai dari APBN (DAK) sampai APBD, baik itu provinsi maupun kabupaten. Menurutnya, diperlukan asas transparansi dan keadilan dalam peningkatan sarana-prasarana di sekolah, hingga dapat mewujudkan kualitas SDM berdaya saing ke depannya. 

"Oleh karena itu, perlu bagi pemegang kebijakan, khususnya di bidang pendidikan untuk lebih meningkatkan kinerja jajarannya. Jangan sampai sekolah - sekolah yang berulang kali mendapatkan perhatian (pembangunan) terus dibangun. Sementara yang belum dapat giliran harus puas dengan keadaan," kata Sabirin,menanggapi banyak sekolah rusak di Lampura di ruang kerja, Rabu, 19 Januari 2022.

Di sisi lain, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lampura mengaku selama ini telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam persoalan sekolah rusak. Namun, anggota DPRD Lampura belum dapat berkomentar jauh. Sebab, harus membahasnya terlebih dahulu ke dalam komisi III.

"Kami bahas di internal terlebih dahulu masalah ini. Barulah kami akan sampaikan tanggapan kami," tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Lampura, Febriansyah di kantor DPRD Lampura, Rabu, 19 Januari 2022. 

Baca juga: SDN 1 Gedung Makrifat di Lampura Rusak Berat dan Belum Ada Perbaikan

Diberitakan sebelumnya,  Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Gedung Makrifat yang terletak di Kecamatan Hulusungkai, Lampung Utara, rusak berat. Sejak pertama kali diajukan perbaikan pada 2018, hingga kini belum ada realisasi perbaikan sekolah tersebut.

Akibatnya, sebagian besar ruangan maupun prasarana pendukung menjadi rusak berat. Warga yang memiliki putra-putri memilih tidak menyekolahkan anaknya. Warga yang bermukim di wilayah tersebut harus rela mengantar atau mengeluarkan kocek lebih demi menjamin keberlangsungan pendidikan anaknya dengan menyekolahkan keluar desa.

Hingga kini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampura belum mengakomodasi kebutuhan warga agar sekolah yang berdiri sejak 2004 tersebut dapat diperbaiki oleh pemerintah.


 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar