#DISDUKCAPIL

Dirjen Disdukcapil Kemendagri: Tidak Ada Hak Akses Gratis Data Kependudukan untuk Perorangan

( kata)
Dirjen Disdukcapil Kemendagri: Tidak Ada Hak Akses Gratis Data Kependudukan untuk Perorangan
Ilustrasi KTP diunduh Sabtu, 16 Februari 2022. (Foto: Medcom.id)


Jakarta (Lampost.co) -- Tarif akses administrasi kependudukan (adminduk), termasuk nomor induk kependudukan (NIK), hanya dibebankan pada lembaga swasta. Khususnya, swasta yang berorientasi pada keuntungan seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan sekuritas.
 
"Dan tidak ada hak akses yang diberikan kepada perorangan. Hak akses ini hanya untuk lembaga berbadan hukum." kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh di Jakarta, Sabtu, 16 April 2022.
 
Ia mengatakan kebijakan ini tak berlaku untuk kementerian/lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pelayanan publik. Contohnya, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tetap gratis ketika mengakses data atau dokumen kependudukan.

Menurut dia, pendapatan yang akan diterima dari kebijakan tersebut untuk tambahan bagi APBN agar sistem Dukcapil tetap terjaga untuk memberi pelayanan. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu akan dimanfaatkan untuk perawatan dan peremajaan infrastruktur peladen.
 
"Dan penyimpanan data Ditjen Dukcapil dalam melayani masyarakat dan lembaga pengguna," ucap Zudan.

Baca juga: Kemendagri Apresisi Kinerja Disdukcapil Lamsel yang Lampaui Target
 
Dia menjelaskan jasa pelayanan akses pemanfaatan data dan dokumen kependudukan tidak menjual data penduduk. Lembaga Pengguna, kata Zudan, telah punya data dan diverifikasi oleh Dukcapil. Lembaga Dukcapil hanya memberikan verifikasi data seseorang sudah sesuai atau tidak.
 
"Semua lembaga pengguna data Dukcapil sudah punya data nasabah atau calon nasabah. Data itulah yang diverifikasi ke Dukcapil," ucap dia.

Zudan menjelaskan sektor swasta yang memanfaatkan akses data kependudukan harus melalui berbagai tahapan/persyaratan untuk mematuhi kewajiban menjaga dan melindungi data. Dia mengeklaim mekanisme akan menjamin keamanan pemilik data.
 
Zudan menilai penerapan PNBP wajar dilakukan. Ia mencontohkan PNBP telah diterapkan pada pembuatan surat izin mengemudi, perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK), pelat kendaraan bermotor, pembuatan paspor, sertifikat tanah, meminta data di Badan Pusat Statistik (BPS) dan lain-lain.
 
"Selain itu juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan akurasi data. Sebab, beban pelayanan makin bertambah. Jumlah penduduk dan jumlah lembaga pengguna yang dulu hanya 30 sekarang 5.010 lembaga yang sudah kerja sama, namun anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus turun," beber dia.

Wandi Barboy








Berita Terkait



Komentar