#ukkimigrasi#krui#beritalampung

Diresmikan, UKK Imigrasi Krui Layani Pembuatan Paspor

( kata)
Diresmikan, UKK Imigrasi Krui Layani Pembuatan Paspor
Gunting pita bersama bupati dan kakanwil kemenkumham lampung pada peresmian kantor UKK imigrasi di krui. Yon Fisoma/Lampost.co

Peresmian UKK imigrasi di Krui

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal bersama Dirjen Keimigrasian yang diwakili Kepala Kementrian Hukum dan HAM Lampung, Seprizal, meresmikan Unit Kerja Kantor (UKK)  imigrasi kelas III non TPI Kotabumi di Krui, Selasa (6/8-2019). Acara itu dipusatkan di halaman kantor imigrasi setempat, yang berlokasi di Pekon Serai, Pesisir Tengah.

Dalam sambutannya, bupati mengungkapkan rasa bangga atas diresmikannya UKK imigrasi tersebut. Berbagai pelayanan menyangkut keimigrasian pelayanan pembuatan visa dan paspor yang sebelumnya dilakukan oleh masyarakat ke Bandar Lampung. Ribuan wisatawan yang datang ke kabupaten itu dapat dengan mudah mengurus berbagai keperluan administrasi.


"Saya bersyukur dan bangga dengan peresmian ini, tentu harapannya pelayanan maksimal dan banyak memberi kemudahan bagi masyarakat,  masyarakat kita akan lebih mudah termasuk membuat pasport untuk umroh tanpa harus keluar dari wilayah kabupaten ini seperti sebelumnya," kata dia.

Diakui bupati, ada pihak yang pesimis untuk mendirikan UKK di Krui,  mengingat Pesisir Barat merupakan daerah otonomi baru (DOB) di Lampung yang terbilang muda.  Namun, pada akhirnya UKK dapat berdiri dan beroprasi melayani masyarakat Pesisir Barat.

"Ini terwujud karena kerja keras kita tiada henti memberikan, tiada lain pelayanan, pelayanan kepada masyarakat,  saya bersyukur. Berangkat haji dan umroh mengurus pasport sebelumnya nun jauh disana. Tetapi kerja keras kita (pemda), pro rakyat,  memikirkan keluhan rakyat,  dengan perjuangan,  lahir lah kantor imigrasi yang sekarang kita resmikan, "kata bupati.

Senada dikatakan Kakanwil Kemenkum HAM Lampung, Seprizal, bahwa terwujudnya UKK imigrasi di Krui,  tidak terlepas dari perjalan panjang yang diawali usulan dan surat permohonan dari Bupati kepada Kemenkumham melalui  Dirjen Imigrasi untuk pembentukan UKK imigrasi di Krui. Tertuang dalam surat pada tanggal 11 Juli 2017 dan 11 Desember 2018. surat tersebut kemudian ditindaklanjuti  dengan penandatanganan perjanjian kerjasama pembentukan UKK imigrasi di Krui,  antara Pemkab Pesisir Barat dan Kemenkumham.


"Dan akhirnya pada hari ini kami dapat bertemu dengan bapak ibu semua dalam peresmian kantor UKK imigrasi ini," kata Kakanwil.

Ia mengatakan Kemenkumham sebagai bagian dari pemerintah pusat berupaya mewujudkan dan melaksanakan berbagai program pusat di daerah seluruh Indonesia sesuai nawacita Presiden Jokowi,  salah satu wujudnya yaitu bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.


Usai pengguntingan pita, rombongan pejabat itu meninjau pelayanan di ruang foto,  entry data,  wawancara, dan meninjau ruang cetak pasport. Dilakukan pula pengukuhan tim pengawas orang asing (Timpora) tingkat kecamatan di Pesisir Barat, dilanjutkan dengan pembagian pasport secara simbolis oleh bupati dan kakanwil kepada masyarakat. 

Yon Fisoma

Berita Terkait

Komentar